Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala Autis

Minggu, 01 Mei 2011 , 23:17:00

Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala Autis

JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Akhmad Muqowan, mengingatkan agar elit partai berlambang Kabah itu segera mengambil hikmah positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, yang mengingatkan jika Pemilu 2014 mendatang merupakan momen bagi PPP untuk jadi partai kenangan.

"Ambil hikmah positif dari hasil survei itu. Dan saya mengajak seluruh kader PPP untuk merapatkan barisan, guna melakukan perubahan mendasar terhadap perilaku kepemimpinan PPP yang akhir-akhir ini memperlihatkan gejala "autis", karena sibuk dengan urusan masing-masing," tegas Akhmad Muqowam kepada media, di AMQ Center, Jakarta, Minggu (1/5).

Momentum untuk menjadikan hasil survei itu sebagai cambuk bagi PPP untuk membuat perubahan mendasar, lanjut Muqowam, sudah ada di depan mata. Yakni tepatnya dalam agenda Muktamar PPP yang akan berlangsung awal Juli mendatang. "Jangan sebaliknya, (ikut) bersikap "autis" dengan cara beramai-ramai mendoakan agar lembaga survei itu mampus. Karena hasil survei yang mereka ungkap sesuai dengan fakta, yakni semakin menurunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2004 menjadi 8,15 persen, dan (di) Pemilu 2009 tinggal 5,32 persen," ungkapnya.

Jika kader PPP gagal menjadikan forum muktamar sebagai momentum untuk membuat perubahan, maka Muqowam menilai bahwa hasil survei itu dengan sendirinya adalah benar. "Sebagai kader, saya bertekad untuk membantah survei itu, dengan cara bekerja keras dan cerdas, serta tidak "autis" dalam menyikap hasil survei, dan memproses perubahan di internal partai," tekadnya.

Selain mengungkap kecemasannya terhadap kepemimpinan PPP saat ini, anggota Komisi IV DPR itu juga mengingatkan soal arus besar yang menginginkan angka Parliamentary Treshold (PT) pada kisaran 3 hingga 5 persen. "Kalau PT itu dipatok pada kisaran 4 persen saja, maka tamatlah riwayat PPP. Tapi saya optimis ancaman konstitusi itu bisa dielakkan, karena mayoritas kader PPP saat ini berkomitmen untuk mengeksekusi sebuah perubahan pada forum muktamar mendatang," tuturnya.

Dikatakan Moqowam, secara fisik, mayoritas kader PPP yang berkomitmen untuk sebuah perubahan itu saat ini memang berada dalam struktural kepemimpinan Ketua Umum PPP saat ini, Suryadharma Ali. "Tapi secara visi dan misi, jelas mereka itu tidak lagi berada di status quo. Karena sama halnya dengan saya, ternyata mereka juga menginginkan agar PPP jangan sampai jadi fosil. Untuk itu, perubahan harus dilakukan melalui muktamar," imbuhnya.

Menyinggung soal komunikasi dan silaturrahim dengan mayoritas kader yang menginginkan perubahan itu, Muqowam menegaskan bahwa kelompok-kelompok itu antara lain datang dari DPW dan DPC di Pulau Jawa, Kalimantan, juga Sulawesi serta Bali. "Gejala yang sama juga terlihat dari DPW dan DPC di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bengkulu. Sementara DPW Sumatera Barat hingga kini masih terperangkap dengan stigma status quo, karena dari awal proses pemilihan, kepengurusan DPW Sumbar itu tidak normal, dan secara normatif-politis nanti harus kita luruskan," tegasnya.

Muqowam pun menegaskan, apabila dirinya oleh forum muktamar diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum PPP, maka dia berjanji untuk tidak ikut dalam kabinet. "Apapun kondisinya, saya tidak akan ikut dalam kabinet di pemerintahan, karena sebagai kader saya merasa lebih berkewajiban untuk menyelamatkan partai agar tidak menjadi fosil," ujarnya.

Lantas, kandidat Ketum PPP itu pun membeberkan sejumlah program utamanya yang berhubungan dengan pemilu legislatif, pilpres, serta pemilukada provinsi, kabupaten dan kota. "Substansinya, semua proses demokrasi tersebut di atas harus dibangun dengan mekanisme yang benar-benar transparan dan terukur," tukasnya. (fas/jpnn)