Yopi-Sapto Siap Rebut 12 persen suara Ri-Ko
Menghadapi pemungutan suara ulang tim pasangan Yopi Muthalib dan Sri Sapto Edy mengaku siap untuk dapat memenangi kembali pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Tebo 5 Juni mendatang.
Hal ini dikatakan ketua tim pemenangan Yopi-Sapto, Wartono Triyan Kusumo yang juga merupakan ketua partai Dpc PDIP Kabupaten Tebo. Ia mengatakan, saat ini tim Yopi-Sapto tengah menggalang kekuatan untuk kembali memenangkan pemilukada Tebo pada pencoblosan ulang bulan depan.
Dikatakan wartono, bukti kesiapan tim untuk memenagkan pemungutan suara ulang tersebut adalah dengan banyaknya tim sukses dari kandidat lain yang juga telah bergabung dengan tim sukses pasangan Yopi-Sapto seperti tim pemenangan Ridham -Eko yang beberapa waktu lalu telah mengucapkan komitmennya untuk memenangkan Yopi-Sapto.
"Kekuatan kita menghadapi pemungutans suara ulang semakin bertambah dengan bergabungnnya 12 korcam tim pemenangan Ridham-Eko," jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan perolehan suara pasangan ridham eko yang sebanyak 12 persen pada pemungutan sebelumnya agar dapat berpindah untuk mendukung yopi-sapto nantinya.
"Perolehan suara 12 persen dari kandidat Ridham-Eko akan kita maksimalkan agar mendukung Yopi-Sapto," sebutnya.
Ditambahkannya, saat ini pasangan yopi-sapto juga terus melakukan sosialisasi dan turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mencari dukungan bahkan saat ini dalam sehari pasangan yopi-sapto ataupun tim bisa datang ke tiga hingga empat tempat dalam sehari untuk memaksimalkan dukungan ini.
"Selain itu konsolidasi tim pemenang, tim koalisi ataupun tim lainnya juga terus diintensifkan, bahkan kita juga telah membentuk satu tim khusus guna dapat duduk menjadi orang pertama di kabupaten tebo periode 2011-2016.(oca)
Tempat berbagi Pengetahuan seluk beluk Pilkada Indonesia
Senin, 09 Mei 2011
Pemilukada Bombana ,Saling Klaim Menang
Senin, 09 Mei 2011 , 15:58:00
Pemilukada Bombana Saling Klaim Menang
RUMBIA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bombana putaran kedua tuntas digelar. Dari dua pasangan yang berlaga masing-masing Tafdil-Masyhura dan Subhan Tambera-Aziz Baking saling klaim memenangkan pertarungan tersebut dengan hitung-hitungan masing-masing. Versi Jaringan Survey Indonesia (JSI), Tafdil menang 53 persen. Sementara pasangan Subhan Tambera yang melakukan real qount Scirpt Survey Indonesia (SSI), meski tidak menyebut angka pasti, tapi lembaga ini mengatakan potensi Subhan menang masih sangat terbuka.
Versi SSI, data yang mereka peroleh dari 310 TPS, pasangan Subhan Tambera-Azis Baking menang telak di dua Dapil yakni Kabaena dan Rumbia. "Tapi itu baru hitungan kami sekitar 70 persern suara yang masuk sampai jam 18.00 Wita ini (kemarin). Sementara Dapil Poleang, sudah banyak juga data yang masuk, dan SERASI bisa bersaing," kata Wawan, koordinator real qount SSI, Minggu (8/5).
Makanya, lanjut Wawan, hingga saat ini belum ada pihak yang bisa mengklaim menang karena data masih sementara berjalan. Tapi Wawan menekankan bahwa potensi Subhan Tambera memenangkan Pilkada masih sangat besar karena masih ada sejumlah TPS yang menjadi basis massa Subhan, data pemilihannya belum masuk. "Kalau sudah masuk 90-95 persen, baru kami bisa menentukan pemenanganya," kata Wawan.
Dari data 70 persen suara tersebut, lanjut Wawan, Subhan Tambera menang 51 persen. Tapi angka tersebut masih terus berfluktuasi karena data-data dari berbagai TPS di seluruh Bombana belum semuanya terinput. "Yang lebih benar tentu saja KPU. Jadi mari sama-sama tunggu KPU saja. Kami hanya menjalankan perhitungan sesuai data yang diperoleh teman-teman di setiap TPS," kata Wawan.
Sementara itu, Subhan Tambera yang ditemui di posko pemenangannya kemarin juga mengatakan hal yang sama. Ia mengaku optimis bisa memenangkan pertarungan Pilkada tersebut karena perhitungan manual yang dilakukannya masih memberikan gambaran menggembirakan. "Saya kira anda lihat sendiri, bahwa suara kami juga terus naik. Saya kira, tidask salah kalau saya juga mengklaim menang," kata Subhan.
Mantan Wakil Bupati Bombana ini menekankan bahwa klaim pihak lain adalah hak masing-masing pihak tapi yang akan menentukan nanti adalah hasil manual di KPU. Yang ia yakini adalah, siapapun yang menang di Pilkada tersebut, angkanya pastilah sangat ketat dan tidak ada yang mendominasi. Kemenangannya di dua Dapil yakni Kabaena dan Rumbia menjadi titik kunci kepercayaannya bahwa potensinya menang secara kumulatif masih sangat terbuka.
"Saya sudah himbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan saya untuk tetap menahan diri. Jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak akurat dari berbagai pihak. Saya juga bisa koq kalau hanya konvoi tapi saya memilih menahan diri dan menunggu hasil manual dari KPU. Tapi kalau bicara yakin, berdasarkan suara yang masuk sekarang, saya optimis menang," katanya, yang disambut teriakan semangat dari ratusan simpatisannya.
Menang di TPS Sendiri
Subhan Tambera bersama istrinya, Asmirati dan putri sulungnya, pagi kemarin pagi menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Watungkalangkari, Kecamatan Rarowatu. Di TPS ini ada 273 wajib pilih. Di TPS ini, Subhan menang dengan 190 suara sementara lawannya pasangan Tafdil-Masyhura hanya mendapatkan 39 suara.
Usai menyalurkan hak suaranya, Subhan mengatakan bahwa sejauh ini ia melihat partisipasi pemilih sangat tinggi dan itu menunjukan bahwa kerinduan masyarakat Bombana akan kehadiran bupati definitif sangatlah tinggi. "Saya kira ini bagus, semoga bisa memberi manfaat bagi Bombana ke depan," katanya.
Sementara itu, Tafdil sendiri menyalurkan hak suaranya di TPS 2 Boepinang, Kecamatan Poleang. Di TPS ini ada 233 wajib pilih. Sayangnya, sampai berita ini ditulis, tidak diperoleh informasi soal data suara di TPS ini. H Tafdil yang dihubungi Kendari Pos lewat telepon selulernya, termasuk hendak mengkonfirmasi soal kabar kemenangannya, tak diangkat.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan pasangan Tamasya, Sukarman AK yang kemarin juga hadir di Bombana mengatakan, kemenangan pasangan Tamasya bukan kemenangan Tafdil dan Mashyura tapi juga kemenangan seluruh rakyat Bombana yang sudah lama menunggu bupati definitif yang bisa membangun Bombana. Sukarman juga menekankan agar seluruh tim-tim pemenangan Tamasya di lapangan untuk sesegera mungkin merapikan semua dokumen Pemilihan dan mengawalnya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Tamasya.
Langsung Konvoi
Berita kemenangan Tafdil-Mashyura sudah beredar di Kasipute, Ibu Kota Bombana sekitar pukul 16.00 Wita kemarin. SMS yang menyebut bersumber JSI sudah beredar dengan klaim 53 persen untuk Tafdil-Masyhura (Tamasya). Berita yang kemudian menjadi kasak-kusuk itu tiba-tiba "pecah" saat sekelompok massa dengan membawa bendera PAN melakukan pawai keliling kota Kasipute.
Konvoi tersebut bahkan melintas di depan Posko Pemenangan Subhan Tambera sehingga memancing reaksi luar biasa dari pendukung Subhan. Sempat terjadi ketegangan karena beberapa pendukung Subhan melakukan pengejaran tapi dihalangi oleh pendukung Subhan yang lainnya. (nur/abi/awa/jpnn)
Pemilukada Bombana Saling Klaim Menang
RUMBIA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bombana putaran kedua tuntas digelar. Dari dua pasangan yang berlaga masing-masing Tafdil-Masyhura dan Subhan Tambera-Aziz Baking saling klaim memenangkan pertarungan tersebut dengan hitung-hitungan masing-masing. Versi Jaringan Survey Indonesia (JSI), Tafdil menang 53 persen. Sementara pasangan Subhan Tambera yang melakukan real qount Scirpt Survey Indonesia (SSI), meski tidak menyebut angka pasti, tapi lembaga ini mengatakan potensi Subhan menang masih sangat terbuka.
Versi SSI, data yang mereka peroleh dari 310 TPS, pasangan Subhan Tambera-Azis Baking menang telak di dua Dapil yakni Kabaena dan Rumbia. "Tapi itu baru hitungan kami sekitar 70 persern suara yang masuk sampai jam 18.00 Wita ini (kemarin). Sementara Dapil Poleang, sudah banyak juga data yang masuk, dan SERASI bisa bersaing," kata Wawan, koordinator real qount SSI, Minggu (8/5).
Makanya, lanjut Wawan, hingga saat ini belum ada pihak yang bisa mengklaim menang karena data masih sementara berjalan. Tapi Wawan menekankan bahwa potensi Subhan Tambera memenangkan Pilkada masih sangat besar karena masih ada sejumlah TPS yang menjadi basis massa Subhan, data pemilihannya belum masuk. "Kalau sudah masuk 90-95 persen, baru kami bisa menentukan pemenanganya," kata Wawan.
Dari data 70 persen suara tersebut, lanjut Wawan, Subhan Tambera menang 51 persen. Tapi angka tersebut masih terus berfluktuasi karena data-data dari berbagai TPS di seluruh Bombana belum semuanya terinput. "Yang lebih benar tentu saja KPU. Jadi mari sama-sama tunggu KPU saja. Kami hanya menjalankan perhitungan sesuai data yang diperoleh teman-teman di setiap TPS," kata Wawan.
Sementara itu, Subhan Tambera yang ditemui di posko pemenangannya kemarin juga mengatakan hal yang sama. Ia mengaku optimis bisa memenangkan pertarungan Pilkada tersebut karena perhitungan manual yang dilakukannya masih memberikan gambaran menggembirakan. "Saya kira anda lihat sendiri, bahwa suara kami juga terus naik. Saya kira, tidask salah kalau saya juga mengklaim menang," kata Subhan.
Mantan Wakil Bupati Bombana ini menekankan bahwa klaim pihak lain adalah hak masing-masing pihak tapi yang akan menentukan nanti adalah hasil manual di KPU. Yang ia yakini adalah, siapapun yang menang di Pilkada tersebut, angkanya pastilah sangat ketat dan tidak ada yang mendominasi. Kemenangannya di dua Dapil yakni Kabaena dan Rumbia menjadi titik kunci kepercayaannya bahwa potensinya menang secara kumulatif masih sangat terbuka.
"Saya sudah himbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan saya untuk tetap menahan diri. Jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak akurat dari berbagai pihak. Saya juga bisa koq kalau hanya konvoi tapi saya memilih menahan diri dan menunggu hasil manual dari KPU. Tapi kalau bicara yakin, berdasarkan suara yang masuk sekarang, saya optimis menang," katanya, yang disambut teriakan semangat dari ratusan simpatisannya.
Menang di TPS Sendiri
Subhan Tambera bersama istrinya, Asmirati dan putri sulungnya, pagi kemarin pagi menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Watungkalangkari, Kecamatan Rarowatu. Di TPS ini ada 273 wajib pilih. Di TPS ini, Subhan menang dengan 190 suara sementara lawannya pasangan Tafdil-Masyhura hanya mendapatkan 39 suara.
Usai menyalurkan hak suaranya, Subhan mengatakan bahwa sejauh ini ia melihat partisipasi pemilih sangat tinggi dan itu menunjukan bahwa kerinduan masyarakat Bombana akan kehadiran bupati definitif sangatlah tinggi. "Saya kira ini bagus, semoga bisa memberi manfaat bagi Bombana ke depan," katanya.
Sementara itu, Tafdil sendiri menyalurkan hak suaranya di TPS 2 Boepinang, Kecamatan Poleang. Di TPS ini ada 233 wajib pilih. Sayangnya, sampai berita ini ditulis, tidak diperoleh informasi soal data suara di TPS ini. H Tafdil yang dihubungi Kendari Pos lewat telepon selulernya, termasuk hendak mengkonfirmasi soal kabar kemenangannya, tak diangkat.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan pasangan Tamasya, Sukarman AK yang kemarin juga hadir di Bombana mengatakan, kemenangan pasangan Tamasya bukan kemenangan Tafdil dan Mashyura tapi juga kemenangan seluruh rakyat Bombana yang sudah lama menunggu bupati definitif yang bisa membangun Bombana. Sukarman juga menekankan agar seluruh tim-tim pemenangan Tamasya di lapangan untuk sesegera mungkin merapikan semua dokumen Pemilihan dan mengawalnya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Tamasya.
Langsung Konvoi
Berita kemenangan Tafdil-Mashyura sudah beredar di Kasipute, Ibu Kota Bombana sekitar pukul 16.00 Wita kemarin. SMS yang menyebut bersumber JSI sudah beredar dengan klaim 53 persen untuk Tafdil-Masyhura (Tamasya). Berita yang kemudian menjadi kasak-kusuk itu tiba-tiba "pecah" saat sekelompok massa dengan membawa bendera PAN melakukan pawai keliling kota Kasipute.
Konvoi tersebut bahkan melintas di depan Posko Pemenangan Subhan Tambera sehingga memancing reaksi luar biasa dari pendukung Subhan. Sempat terjadi ketegangan karena beberapa pendukung Subhan melakukan pengejaran tapi dihalangi oleh pendukung Subhan yang lainnya. (nur/abi/awa/jpnn)
Senin, 02 Mei 2011
KPU Minta PPS Segera Laksanakan Tugas
KPU Minta PPS Segera Laksanakan Tugas
Posted by redaksi on April 29th, 2011
PONDOK KELAPA, BE – Setelah secara resmi dilantik kemarin, para anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) se-Kabupaten Benteng yang berjumlah 402 orang diminta segera menjalankan tugas pokoknya, untuk melaksanakan Pemilukada pada 15 Oktober mendatang.
Beberapa tugas pokok yang harus segera dilakukan PPS, yakni melakukan pemebntukan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), pada setiap TPS. Namun yang lebih penting lagi adalah, pemebentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Penduduk), sebelum dilakukan pemungutan suara.
“Untuk itu, jika tidak ada halangan maka pertengahan Mei, kita harapkan PPK dapat melakukan pemberian Bimtek kepada masing-masing TPS di lokasi masing-masing, hingga pembuatan DPS, agar nanti dapat dimutakhirkan secara kongkrit,” ungkap Ketua KPU Benteng Atisar Sulaiman SAg.
Dilanjutkan Atisar, penyerahan DPS (Daftar pemilih Sementara) sendiri, paling lambat 11 Mei dari Pemkab Benteng kepada PPS. Sehingga setelah itu seluruh data yang telah dibuat oleh Pemkab Benteng tersebut, nantinya akan dilakukan pemutkhiran oleh PPDP.
“Setelah itu, baru kita dapat mengetahui berapa jumlah DPT Benteng setelah dilakukan pemutakhiran. Apakah bertambah, atau berkurang.
Untuk itu, hal tersebut agar dapat segera dilaksanakan, agar tidak menganggu tahapan yang telah KPU buat,” tandasnya.
Selain masalah tugas PPS tersebut, KPU juga menjanjikan penambahan motor dinas untuk setiap PPK, sebagai kendaraan oprasional dalam menjalankan tugasnya. Kendaraan dinas untuk operasional PPK tersebut, berjumlah 10 unit, dan akan segera dibagikan dalam waktu dekat ini. “Motor untuk PPK, sudah ada dengan kita, dan akan segera dibagikan untuk menujang kerja para anggota PPK,” pungkasnya. (160)
Posted by redaksi on April 29th, 2011
PONDOK KELAPA, BE – Setelah secara resmi dilantik kemarin, para anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) se-Kabupaten Benteng yang berjumlah 402 orang diminta segera menjalankan tugas pokoknya, untuk melaksanakan Pemilukada pada 15 Oktober mendatang.
Beberapa tugas pokok yang harus segera dilakukan PPS, yakni melakukan pemebntukan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), pada setiap TPS. Namun yang lebih penting lagi adalah, pemebentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Penduduk), sebelum dilakukan pemungutan suara.
“Untuk itu, jika tidak ada halangan maka pertengahan Mei, kita harapkan PPK dapat melakukan pemberian Bimtek kepada masing-masing TPS di lokasi masing-masing, hingga pembuatan DPS, agar nanti dapat dimutakhirkan secara kongkrit,” ungkap Ketua KPU Benteng Atisar Sulaiman SAg.
Dilanjutkan Atisar, penyerahan DPS (Daftar pemilih Sementara) sendiri, paling lambat 11 Mei dari Pemkab Benteng kepada PPS. Sehingga setelah itu seluruh data yang telah dibuat oleh Pemkab Benteng tersebut, nantinya akan dilakukan pemutkhiran oleh PPDP.
“Setelah itu, baru kita dapat mengetahui berapa jumlah DPT Benteng setelah dilakukan pemutakhiran. Apakah bertambah, atau berkurang.
Untuk itu, hal tersebut agar dapat segera dilaksanakan, agar tidak menganggu tahapan yang telah KPU buat,” tandasnya.
Selain masalah tugas PPS tersebut, KPU juga menjanjikan penambahan motor dinas untuk setiap PPK, sebagai kendaraan oprasional dalam menjalankan tugasnya. Kendaraan dinas untuk operasional PPK tersebut, berjumlah 10 unit, dan akan segera dibagikan dalam waktu dekat ini. “Motor untuk PPK, sudah ada dengan kita, dan akan segera dibagikan untuk menujang kerja para anggota PPK,” pungkasnya. (160)
Minggu, 01 Mei 2011
Optimistis Lebihi Suara PKB PKB Indonesia Berjuang Penuhi Syarat Parpol Baru
Minggu, 01 Mei 2011 , 06:48:00
Optimistis Lebihi Suara PKB
PKB Indonesia Berjuang Penuhi Syarat Parpol Baru
JAKARTA - Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) belum berani mematok target berlebihan pada Pemilu 2014. Partai yang dikomandani Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) itu hanya yakin, suara yang akan diperoleh PKBI jika berhasil menjadi peserta Pemilu 2014 bakal melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Yang penting, lolos PT (parliamentary threshold, Red) dan mampu melampaui jumlah suara PKB," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKBI Syafrin Romas di Jakarta kemarin (30/4). Dia menyatakan, dua target utama itu akan bisa dicapai lewat semangat dan kerja para kader dari pusat hingga daerah.
"Target kami tak muluk-muluk, dapat seratus, dua ratus, atau tiga ratus kursi di parlemen. Jadi, dua itu saja dulu," imbuh mantan anggota Fraksi PKB di DPR asal Lampung tersebut.
Syafrin menambahkan, partainya lebih memilih untuk berkonsentrasi dulu pada upaya pemenuhan syarat-syarat verifikasi sesuai dengan ketentuan UU Parpol. "Daripada terbebani, lebih baik konsentrasi dulu melakukan konsolidasi internal, itu yang terpenting," tandasnya.
Syafrin lantas mengungkapkan, saat ini partainya setidaknya sudah berhasil mengumpulkan 40 persen di antara syarat 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi. Sedangkan di tingkat kecamatan, yang sudah berhasil dikumpulkan juga sekitar 40 persen di antara 50 persen yang harus ada di masing-masing kabupaten. "Tapi, kami optimis akan segera terpenuhi, bahkan melebihi nantinya," tegasnya.
Terpisah, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi yakin, adanya PKBI tidak akan memengaruhi perolehan suara partainya nanti. "PKB sudah melewati berbagai tantangan, termasuk langkah Mbak Yenny pada 2009 yang pernah berupaya menggembosi PKB," ujar Imam.
Sementara itu, geliat partai-partai baru untuk terus memenuhi syarat verifikasi juga dilakukan Partai Nasional Republik (Nasrep). Partai itu juga memiliki optimisme tinggi menghadapi verifikasi parpol di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan modal kekuatan dari gabungan 16 partai Pemilu 2009, Nasrep optimistis bisa memenuhi persyaratan kepengurusan di tingkat daerah. "Kami sudah punya kepengurusan daerah dari sejumlah gabungan partai," kata Edi Waluyo, salah seorang pendiri Nasrep.
Beberapa kader parpol yang masuk Nasrep berasal dari Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Saat ini, kata Edi, Nasrep tengah berkonsentrasi untuk melengkapi syarat jumlah pendiri partai. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, jumlah pendiri parpol setidaknya terdiri atas 30 orang warga negara dari setiap provinsi. "Jumlah pendiri kami sudah sekitar 99 persen, tinggal sedikit lagi," klaim dia.
Kepengurusan di sejumlah daerah pun saat ini terus berkembang. Nasrep mengungkapkan, perkembangan paling signifikan terjadi di Provinsi Jawa Barat. Salah seorang koordinator Nasrep di wilayah Jabar, Edi Rustandi, menyatakan bahwa 558 kecamatan di Jabar saat ini sudah siap menjadi bagian partai yang mengusung Hutomo Mandala Putra itu. "Kami sudah siap, tinggal pelantikan saja," ujarnya. (dyn/bay/c10/agm)
Optimistis Lebihi Suara PKB
PKB Indonesia Berjuang Penuhi Syarat Parpol Baru
JAKARTA - Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) belum berani mematok target berlebihan pada Pemilu 2014. Partai yang dikomandani Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) itu hanya yakin, suara yang akan diperoleh PKBI jika berhasil menjadi peserta Pemilu 2014 bakal melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Yang penting, lolos PT (parliamentary threshold, Red) dan mampu melampaui jumlah suara PKB," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKBI Syafrin Romas di Jakarta kemarin (30/4). Dia menyatakan, dua target utama itu akan bisa dicapai lewat semangat dan kerja para kader dari pusat hingga daerah.
"Target kami tak muluk-muluk, dapat seratus, dua ratus, atau tiga ratus kursi di parlemen. Jadi, dua itu saja dulu," imbuh mantan anggota Fraksi PKB di DPR asal Lampung tersebut.
Syafrin menambahkan, partainya lebih memilih untuk berkonsentrasi dulu pada upaya pemenuhan syarat-syarat verifikasi sesuai dengan ketentuan UU Parpol. "Daripada terbebani, lebih baik konsentrasi dulu melakukan konsolidasi internal, itu yang terpenting," tandasnya.
Syafrin lantas mengungkapkan, saat ini partainya setidaknya sudah berhasil mengumpulkan 40 persen di antara syarat 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi. Sedangkan di tingkat kecamatan, yang sudah berhasil dikumpulkan juga sekitar 40 persen di antara 50 persen yang harus ada di masing-masing kabupaten. "Tapi, kami optimis akan segera terpenuhi, bahkan melebihi nantinya," tegasnya.
Terpisah, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi yakin, adanya PKBI tidak akan memengaruhi perolehan suara partainya nanti. "PKB sudah melewati berbagai tantangan, termasuk langkah Mbak Yenny pada 2009 yang pernah berupaya menggembosi PKB," ujar Imam.
Sementara itu, geliat partai-partai baru untuk terus memenuhi syarat verifikasi juga dilakukan Partai Nasional Republik (Nasrep). Partai itu juga memiliki optimisme tinggi menghadapi verifikasi parpol di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan modal kekuatan dari gabungan 16 partai Pemilu 2009, Nasrep optimistis bisa memenuhi persyaratan kepengurusan di tingkat daerah. "Kami sudah punya kepengurusan daerah dari sejumlah gabungan partai," kata Edi Waluyo, salah seorang pendiri Nasrep.
Beberapa kader parpol yang masuk Nasrep berasal dari Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Saat ini, kata Edi, Nasrep tengah berkonsentrasi untuk melengkapi syarat jumlah pendiri partai. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, jumlah pendiri parpol setidaknya terdiri atas 30 orang warga negara dari setiap provinsi. "Jumlah pendiri kami sudah sekitar 99 persen, tinggal sedikit lagi," klaim dia.
Kepengurusan di sejumlah daerah pun saat ini terus berkembang. Nasrep mengungkapkan, perkembangan paling signifikan terjadi di Provinsi Jawa Barat. Salah seorang koordinator Nasrep di wilayah Jabar, Edi Rustandi, menyatakan bahwa 558 kecamatan di Jabar saat ini sudah siap menjadi bagian partai yang mengusung Hutomo Mandala Putra itu. "Kami sudah siap, tinggal pelantikan saja," ujarnya. (dyn/bay/c10/agm)
Yenny Wahid Susul Daftarkan Partai Baru Bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia
Sabtu, 30 April 2011 , 05:50:00
Yenny Wahid Susul Daftarkan Partai Baru
Bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia
JAKARTA - Partai politik baru calon peserta Pemilu 2014 resmi bertambah lagi. Partai yang dikomandani Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), kemarin, resmi mendaftar ke kementrian hukum dan HAM, terkait syarat memiliki badan hukum sesuai ketentuan UU Partai Politik.
Nama yang didaftarkan adalah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia. "Ini adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan konstituen Gus Dur yang tidak terwadahi pada Pemilu 2009 lalu," ujar Sekjen Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Imron Rosyadi Hamid, usai mendaftar di Kemenkum HAM, Jumat (29/4).
Meski tidak menyebut secara langsung, namun pernyataan itu jelas menunjuk pada konflik panjang di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sejak 2008. Yang buahnya, saat Pemilu 2009, partai yang dideklarasikan Gus Dur bersama sejumlah kiai itu terpuruk perolehan suaranya. Dari 11,5 persen suara nasional pada Pemilu 2004, turun menjadi hanya 4,9 persen pada 2009.
"Kami banyak mendapat dorongan dari orang-orang yang tidak punya pilihan untuk pindah partai, tapi takut dosa dengan Gus Dur kalau bertahan dengan yang lama," papar Imron, kembali.
Melihat nama yang didaftarkan, sekilas ada kemiripan dengan PKB. Nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia jika disingkat akan menjadi PKBI atau juga bisa PKB Indonesia. Di UU, partai politik jelas dilarang memiliki nama, lambang, atau tanda gambar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan parpol lain.
Terkait hal tersebut, Imron menolak jika nama partainya memiliki persamaan pada pokoknya. Menurut dia, nama partai yang didaftarkan tanpa singkatan. "Itu bisa dicek di kemenkumham, kami ini taat prosedur," tandasnya.
Terkait lambang partai, dia menyatakan bahwa yang digunakan juga berbeda dengan PKB. Meski tetap memiliki nuansa NU, yaitu dominasi warna hijau dan keberadaan sembilan bintang, namun ada unsur padi dan kapas yang jelas membedakan dengan PKB. Selain bingkai yang membungkus juga bukan lagi segi empat bujur sangkar, namun wajik (belah ketupat).
Terkait nama, Imron mengungkapkan, kalau sejumlah kiai sempat mengusulkan beberapa nama. Salah satu yang juga sempat mengemuka adalah Partai Gerakan Demokrasi (PGD). "Namun, setelah melalui proses suara langit dan suara bumi, nama ini yang terpilih. Kami optimis partai ini akan banyak diminati karena membawa misi humanisme dan pluralisme Gus Dur," katanya.
Rencananya, setelah mendaftar ke kemenkumham, partai yang sempat menggunakan nama PKB Gus Dur itu akan segera mendeklarasikan diri pada pertengahan Mei mendatang. (dyn)
Yenny Wahid Susul Daftarkan Partai Baru
Bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia
JAKARTA - Partai politik baru calon peserta Pemilu 2014 resmi bertambah lagi. Partai yang dikomandani Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), kemarin, resmi mendaftar ke kementrian hukum dan HAM, terkait syarat memiliki badan hukum sesuai ketentuan UU Partai Politik.
Nama yang didaftarkan adalah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia. "Ini adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan konstituen Gus Dur yang tidak terwadahi pada Pemilu 2009 lalu," ujar Sekjen Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Imron Rosyadi Hamid, usai mendaftar di Kemenkum HAM, Jumat (29/4).
Meski tidak menyebut secara langsung, namun pernyataan itu jelas menunjuk pada konflik panjang di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sejak 2008. Yang buahnya, saat Pemilu 2009, partai yang dideklarasikan Gus Dur bersama sejumlah kiai itu terpuruk perolehan suaranya. Dari 11,5 persen suara nasional pada Pemilu 2004, turun menjadi hanya 4,9 persen pada 2009.
"Kami banyak mendapat dorongan dari orang-orang yang tidak punya pilihan untuk pindah partai, tapi takut dosa dengan Gus Dur kalau bertahan dengan yang lama," papar Imron, kembali.
Melihat nama yang didaftarkan, sekilas ada kemiripan dengan PKB. Nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia jika disingkat akan menjadi PKBI atau juga bisa PKB Indonesia. Di UU, partai politik jelas dilarang memiliki nama, lambang, atau tanda gambar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan parpol lain.
Terkait hal tersebut, Imron menolak jika nama partainya memiliki persamaan pada pokoknya. Menurut dia, nama partai yang didaftarkan tanpa singkatan. "Itu bisa dicek di kemenkumham, kami ini taat prosedur," tandasnya.
Terkait lambang partai, dia menyatakan bahwa yang digunakan juga berbeda dengan PKB. Meski tetap memiliki nuansa NU, yaitu dominasi warna hijau dan keberadaan sembilan bintang, namun ada unsur padi dan kapas yang jelas membedakan dengan PKB. Selain bingkai yang membungkus juga bukan lagi segi empat bujur sangkar, namun wajik (belah ketupat).
Terkait nama, Imron mengungkapkan, kalau sejumlah kiai sempat mengusulkan beberapa nama. Salah satu yang juga sempat mengemuka adalah Partai Gerakan Demokrasi (PGD). "Namun, setelah melalui proses suara langit dan suara bumi, nama ini yang terpilih. Kami optimis partai ini akan banyak diminati karena membawa misi humanisme dan pluralisme Gus Dur," katanya.
Rencananya, setelah mendaftar ke kemenkumham, partai yang sempat menggunakan nama PKB Gus Dur itu akan segera mendeklarasikan diri pada pertengahan Mei mendatang. (dyn)
Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala Autis
Minggu, 01 Mei 2011 , 23:17:00
Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala Autis
JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Akhmad Muqowan, mengingatkan agar elit partai berlambang Kabah itu segera mengambil hikmah positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, yang mengingatkan jika Pemilu 2014 mendatang merupakan momen bagi PPP untuk jadi partai kenangan.
"Ambil hikmah positif dari hasil survei itu. Dan saya mengajak seluruh kader PPP untuk merapatkan barisan, guna melakukan perubahan mendasar terhadap perilaku kepemimpinan PPP yang akhir-akhir ini memperlihatkan gejala "autis", karena sibuk dengan urusan masing-masing," tegas Akhmad Muqowam kepada media, di AMQ Center, Jakarta, Minggu (1/5).
Momentum untuk menjadikan hasil survei itu sebagai cambuk bagi PPP untuk membuat perubahan mendasar, lanjut Muqowam, sudah ada di depan mata. Yakni tepatnya dalam agenda Muktamar PPP yang akan berlangsung awal Juli mendatang. "Jangan sebaliknya, (ikut) bersikap "autis" dengan cara beramai-ramai mendoakan agar lembaga survei itu mampus. Karena hasil survei yang mereka ungkap sesuai dengan fakta, yakni semakin menurunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2004 menjadi 8,15 persen, dan (di) Pemilu 2009 tinggal 5,32 persen," ungkapnya.
Jika kader PPP gagal menjadikan forum muktamar sebagai momentum untuk membuat perubahan, maka Muqowam menilai bahwa hasil survei itu dengan sendirinya adalah benar. "Sebagai kader, saya bertekad untuk membantah survei itu, dengan cara bekerja keras dan cerdas, serta tidak "autis" dalam menyikap hasil survei, dan memproses perubahan di internal partai," tekadnya.
Selain mengungkap kecemasannya terhadap kepemimpinan PPP saat ini, anggota Komisi IV DPR itu juga mengingatkan soal arus besar yang menginginkan angka Parliamentary Treshold (PT) pada kisaran 3 hingga 5 persen. "Kalau PT itu dipatok pada kisaran 4 persen saja, maka tamatlah riwayat PPP. Tapi saya optimis ancaman konstitusi itu bisa dielakkan, karena mayoritas kader PPP saat ini berkomitmen untuk mengeksekusi sebuah perubahan pada forum muktamar mendatang," tuturnya.
Dikatakan Moqowam, secara fisik, mayoritas kader PPP yang berkomitmen untuk sebuah perubahan itu saat ini memang berada dalam struktural kepemimpinan Ketua Umum PPP saat ini, Suryadharma Ali. "Tapi secara visi dan misi, jelas mereka itu tidak lagi berada di status quo. Karena sama halnya dengan saya, ternyata mereka juga menginginkan agar PPP jangan sampai jadi fosil. Untuk itu, perubahan harus dilakukan melalui muktamar," imbuhnya.
Menyinggung soal komunikasi dan silaturrahim dengan mayoritas kader yang menginginkan perubahan itu, Muqowam menegaskan bahwa kelompok-kelompok itu antara lain datang dari DPW dan DPC di Pulau Jawa, Kalimantan, juga Sulawesi serta Bali. "Gejala yang sama juga terlihat dari DPW dan DPC di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bengkulu. Sementara DPW Sumatera Barat hingga kini masih terperangkap dengan stigma status quo, karena dari awal proses pemilihan, kepengurusan DPW Sumbar itu tidak normal, dan secara normatif-politis nanti harus kita luruskan," tegasnya.
Muqowam pun menegaskan, apabila dirinya oleh forum muktamar diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum PPP, maka dia berjanji untuk tidak ikut dalam kabinet. "Apapun kondisinya, saya tidak akan ikut dalam kabinet di pemerintahan, karena sebagai kader saya merasa lebih berkewajiban untuk menyelamatkan partai agar tidak menjadi fosil," ujarnya.
Lantas, kandidat Ketum PPP itu pun membeberkan sejumlah program utamanya yang berhubungan dengan pemilu legislatif, pilpres, serta pemilukada provinsi, kabupaten dan kota. "Substansinya, semua proses demokrasi tersebut di atas harus dibangun dengan mekanisme yang benar-benar transparan dan terukur," tukasnya. (fas/jpnn)
Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala Autis
JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Akhmad Muqowan, mengingatkan agar elit partai berlambang Kabah itu segera mengambil hikmah positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, yang mengingatkan jika Pemilu 2014 mendatang merupakan momen bagi PPP untuk jadi partai kenangan.
"Ambil hikmah positif dari hasil survei itu. Dan saya mengajak seluruh kader PPP untuk merapatkan barisan, guna melakukan perubahan mendasar terhadap perilaku kepemimpinan PPP yang akhir-akhir ini memperlihatkan gejala "autis", karena sibuk dengan urusan masing-masing," tegas Akhmad Muqowam kepada media, di AMQ Center, Jakarta, Minggu (1/5).
Momentum untuk menjadikan hasil survei itu sebagai cambuk bagi PPP untuk membuat perubahan mendasar, lanjut Muqowam, sudah ada di depan mata. Yakni tepatnya dalam agenda Muktamar PPP yang akan berlangsung awal Juli mendatang. "Jangan sebaliknya, (ikut) bersikap "autis" dengan cara beramai-ramai mendoakan agar lembaga survei itu mampus. Karena hasil survei yang mereka ungkap sesuai dengan fakta, yakni semakin menurunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2004 menjadi 8,15 persen, dan (di) Pemilu 2009 tinggal 5,32 persen," ungkapnya.
Jika kader PPP gagal menjadikan forum muktamar sebagai momentum untuk membuat perubahan, maka Muqowam menilai bahwa hasil survei itu dengan sendirinya adalah benar. "Sebagai kader, saya bertekad untuk membantah survei itu, dengan cara bekerja keras dan cerdas, serta tidak "autis" dalam menyikap hasil survei, dan memproses perubahan di internal partai," tekadnya.
Selain mengungkap kecemasannya terhadap kepemimpinan PPP saat ini, anggota Komisi IV DPR itu juga mengingatkan soal arus besar yang menginginkan angka Parliamentary Treshold (PT) pada kisaran 3 hingga 5 persen. "Kalau PT itu dipatok pada kisaran 4 persen saja, maka tamatlah riwayat PPP. Tapi saya optimis ancaman konstitusi itu bisa dielakkan, karena mayoritas kader PPP saat ini berkomitmen untuk mengeksekusi sebuah perubahan pada forum muktamar mendatang," tuturnya.
Dikatakan Moqowam, secara fisik, mayoritas kader PPP yang berkomitmen untuk sebuah perubahan itu saat ini memang berada dalam struktural kepemimpinan Ketua Umum PPP saat ini, Suryadharma Ali. "Tapi secara visi dan misi, jelas mereka itu tidak lagi berada di status quo. Karena sama halnya dengan saya, ternyata mereka juga menginginkan agar PPP jangan sampai jadi fosil. Untuk itu, perubahan harus dilakukan melalui muktamar," imbuhnya.
Menyinggung soal komunikasi dan silaturrahim dengan mayoritas kader yang menginginkan perubahan itu, Muqowam menegaskan bahwa kelompok-kelompok itu antara lain datang dari DPW dan DPC di Pulau Jawa, Kalimantan, juga Sulawesi serta Bali. "Gejala yang sama juga terlihat dari DPW dan DPC di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bengkulu. Sementara DPW Sumatera Barat hingga kini masih terperangkap dengan stigma status quo, karena dari awal proses pemilihan, kepengurusan DPW Sumbar itu tidak normal, dan secara normatif-politis nanti harus kita luruskan," tegasnya.
Muqowam pun menegaskan, apabila dirinya oleh forum muktamar diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum PPP, maka dia berjanji untuk tidak ikut dalam kabinet. "Apapun kondisinya, saya tidak akan ikut dalam kabinet di pemerintahan, karena sebagai kader saya merasa lebih berkewajiban untuk menyelamatkan partai agar tidak menjadi fosil," ujarnya.
Lantas, kandidat Ketum PPP itu pun membeberkan sejumlah program utamanya yang berhubungan dengan pemilu legislatif, pilpres, serta pemilukada provinsi, kabupaten dan kota. "Substansinya, semua proses demokrasi tersebut di atas harus dibangun dengan mekanisme yang benar-benar transparan dan terukur," tukasnya. (fas/jpnn)
Penyelesaian Pemilukada di MK Tak Efektif Lagi
Rabu, 27 April 2011 , 18:08:00
Penyelesaian Pemilukada di MK Tak Efektif Lagi
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Gayus Lumbun, menilai penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada yang saat ini menjadi urusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak efektif lagi.
"DPR cenderung sependapat dengan usulan pemerintah agar sengketa Pemilukada dikembalikan ke peradilan umum dengan pertimbangan utama untuk mendekatkan persoalan dengan lembaga penyelesaian sengketanya," kata mantan ketua BK DPR ini kepada wartawan seusai acara dialog dan uji publik di Universitas Trisakti, Rabu (27/4).
Gayus berpendapat, selama ini saat bersengketa di MK pihak-pihak yang beperkara sering melibatkan pengerahan masa dari daerah datang untuk berdemo di Jakarta hanya demi mendukung calon masing-masing. Sementara pihak lain, lanjutnya, calon yang tidak cukup biaya tidak mampu mengurus gugatan ke Jakarta.
Saat ditanya apakah masalah Pemilukada akan dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA), Gayus mengatakan, DPR sampai saat ini belum menentukan sikapnya. "Kami belum ada sikap dan ini belum masuk pada UU Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Namun demikian politisi PDI Perjuangan itu tetap menganggap penyelesaian sengketa Pemilukada lebih baik dikembalikan ke pengadilan umum di daerah masing-masing. "Hakim daerah lebih faktual untuk melihat siapa yang menang sesungguhnya. Secara khusus hakim-hakim daerah bisa melihat secara langsung dan juga dilihat biaya yang dikeluarkan," terangnya.
Gayus membeberkan, latar belakang MK diserahi kewenangan untuk menangani perkara perselisihan pemilukada karena dulu saat sengketa Pilkada ditangani Pengadilan Tinggi ternyata banyak ancaman yang diterima para hakim. "Di daerah itu banyak hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang resah karena ancaman pro kontra secara fisik di depan pengadilan. Sehingga ketenangan hakim untuk mandiri dan independen itu terpengaruh," tandasnya.(kyd/jpnn)
Penyelesaian Pemilukada di MK Tak Efektif Lagi
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Gayus Lumbun, menilai penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada yang saat ini menjadi urusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak efektif lagi.
"DPR cenderung sependapat dengan usulan pemerintah agar sengketa Pemilukada dikembalikan ke peradilan umum dengan pertimbangan utama untuk mendekatkan persoalan dengan lembaga penyelesaian sengketanya," kata mantan ketua BK DPR ini kepada wartawan seusai acara dialog dan uji publik di Universitas Trisakti, Rabu (27/4).
Gayus berpendapat, selama ini saat bersengketa di MK pihak-pihak yang beperkara sering melibatkan pengerahan masa dari daerah datang untuk berdemo di Jakarta hanya demi mendukung calon masing-masing. Sementara pihak lain, lanjutnya, calon yang tidak cukup biaya tidak mampu mengurus gugatan ke Jakarta.
Saat ditanya apakah masalah Pemilukada akan dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA), Gayus mengatakan, DPR sampai saat ini belum menentukan sikapnya. "Kami belum ada sikap dan ini belum masuk pada UU Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Namun demikian politisi PDI Perjuangan itu tetap menganggap penyelesaian sengketa Pemilukada lebih baik dikembalikan ke pengadilan umum di daerah masing-masing. "Hakim daerah lebih faktual untuk melihat siapa yang menang sesungguhnya. Secara khusus hakim-hakim daerah bisa melihat secara langsung dan juga dilihat biaya yang dikeluarkan," terangnya.
Gayus membeberkan, latar belakang MK diserahi kewenangan untuk menangani perkara perselisihan pemilukada karena dulu saat sengketa Pilkada ditangani Pengadilan Tinggi ternyata banyak ancaman yang diterima para hakim. "Di daerah itu banyak hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang resah karena ancaman pro kontra secara fisik di depan pengadilan. Sehingga ketenangan hakim untuk mandiri dan independen itu terpengaruh," tandasnya.(kyd/jpnn)
Maju di Pemilukada Banten, Dirjen PMD Belum Lapor Mendagri
Rabu, 27 April 2011 , 15:30:00
Maju di Pemilukada Banten, Dirjen PMD Belum Lapor Mendagri
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflich
JAKARTA -- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflich, mengaku belum pernah lapor ke atasannya, Mendagri Gamawan Fauzi, terkait rencananya ikut maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di pemilukada Provinsi Banten 2011. Hal ini lantaran Ayip belum memastikan 100 persen dirinya bakal ikut maju.
"Kepada pimpinan, saya juga belum ngomong," ujar Ayip Muflich kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/4).
Ayip mengaku masih gamang untuk ikut maju di pemilukada di daerah asalnya itu. Keharusan harus mundur dari jabatannya jika ikut nyalon,juga menjadi pertimbangannya. Alasan lain, sebagai dirjen PMD, saat ini punya tugas berat yakni mengawal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
"Ada beban tugas yang harus saya selesaikan, yakni RUU tentang Desa dan PNPM," terang mantan sekdaprov Banten ini.
Dia mengaku mempertimbangkan ikut maju setelah ada dorongan dari elemen masyarakat, agar ikut mencalonkan diri lewat jalur independen. Prinsipnya, Ayip siap namun masih perlu waktu untuk mendalami pertimbangan dari segala aspek, termasuk soal dana. "Ayip itu punya apa sih?" ujarnya merendah. "Saya modalnya bismillah," imbuh Ayip.
Seperti diberitakan, nama Ayip muncul di bursa pencalonan, didorong oleh Forum Masyarakat Banten Bersatu (FMBB).
Dalam keterangannya di Jakarta beberapa hari lalu, Ketua Umum FMBB, N. Irawan, mengemukakan alasannya mengusung nama Ayip Muflich. Menurut Irawan, Ayip adalah putera Banten yang memiliki integritas, akseptabilitas, dan kapabilitas yang tinggi untuk memimpin provinsi tanah kelahirannya itu.
“Beliau akan mendampingi Irjen (Purn) H. Ayip Sulaiman, sosok mantan perwira yang bersih, tegas dan berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Banten,” ucap Irawan. (sam/jpnn)
Maju di Pemilukada Banten, Dirjen PMD Belum Lapor Mendagri
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflich
JAKARTA -- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflich, mengaku belum pernah lapor ke atasannya, Mendagri Gamawan Fauzi, terkait rencananya ikut maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di pemilukada Provinsi Banten 2011. Hal ini lantaran Ayip belum memastikan 100 persen dirinya bakal ikut maju.
"Kepada pimpinan, saya juga belum ngomong," ujar Ayip Muflich kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/4).
Ayip mengaku masih gamang untuk ikut maju di pemilukada di daerah asalnya itu. Keharusan harus mundur dari jabatannya jika ikut nyalon,juga menjadi pertimbangannya. Alasan lain, sebagai dirjen PMD, saat ini punya tugas berat yakni mengawal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
"Ada beban tugas yang harus saya selesaikan, yakni RUU tentang Desa dan PNPM," terang mantan sekdaprov Banten ini.
Dia mengaku mempertimbangkan ikut maju setelah ada dorongan dari elemen masyarakat, agar ikut mencalonkan diri lewat jalur independen. Prinsipnya, Ayip siap namun masih perlu waktu untuk mendalami pertimbangan dari segala aspek, termasuk soal dana. "Ayip itu punya apa sih?" ujarnya merendah. "Saya modalnya bismillah," imbuh Ayip.
Seperti diberitakan, nama Ayip muncul di bursa pencalonan, didorong oleh Forum Masyarakat Banten Bersatu (FMBB).
Dalam keterangannya di Jakarta beberapa hari lalu, Ketua Umum FMBB, N. Irawan, mengemukakan alasannya mengusung nama Ayip Muflich. Menurut Irawan, Ayip adalah putera Banten yang memiliki integritas, akseptabilitas, dan kapabilitas yang tinggi untuk memimpin provinsi tanah kelahirannya itu.
“Beliau akan mendampingi Irjen (Purn) H. Ayip Sulaiman, sosok mantan perwira yang bersih, tegas dan berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Banten,” ucap Irawan. (sam/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)