KPU Tebo Tetapkan Pilkada Ulang 5 Juni
Anggaran Ditambah Menjadi 3,6 Miliar
SETELAH melalui proses pleno, akhirnya Kamis (28/04) kemarin KPU Tebo memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada hari Minggu 5 Juni 2011. Ketetapan jadwal Pemilukada ulang Tebo tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU Tebo melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tebo.
Hal ini dikatakan oleh Ketua KPU Tebo melalui Devisi kampanye pemungutan dan penghitungan suara, Subirman, usai pleno kemarin. Ia mengatakan, dari hasil pleno tersebut KPU Tebo memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetpkan pada tanggal 5 Juni. “Tanggal 5 Juni sudah final, dan sudah diplenokan tadi (kemarin-red),” ujar Subirman.
Terkait tahapan yang akan dilaksanakan, ia mengatakan, untuk tahapan pemungutan suara ulang ini pihak KPU Tebo mulai melakukan tahapan sejak ditetapkannya tanggal pemungutan suara ulang tersebut. Bahkan untuk perispan logistik pihak KPU juga sudah mempersiapkannya.
“Logistik sudah kita persiapkan, dipastikan untuk surat suara pada tanggal 25 Mei sudah sampai di KPU Tebo,” sebutnya.
Dijelaskannya, proses pendistribusian logistik dan surat suara ke kecamatan diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni. Dan tentunya setelah diterimanya surat suara tersebut di KPU, maka akan dilakukan pensortiran dan pelipatan kertas suara.
Ketika ditanya apakah nantinya tahapan menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara, kandidat akan melakukan kampanye. Ia mengatakan, kandidat tidak lagi melakukan kampanye. Hanya saja setiap kandidat diperbolehkan melakukan sosialisasi ke masyarakat berkaitan tentang hari pelaksanaan penghitungan suara ulang.
“Kampanye ditiadakan, karena ini hanya pemungutan suara ulang, hanya sosialisasi hari pelaksanaan yang akan dilakukan oleh setiap kandidat,” jelasnya.
Terkait soal anggran yang sebelumnnya ditetapkan senilai Rp 3,2 Milliar, Subirman mengatakan, anggaran tersebut juga ditambah, dan ditetapkan untuk anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp. 3,6 Milliar.
“Untuk anggaran juga ditambah, jika sebelumnnya anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp 3,2 Miliar yang menggunkan anggaran putaran kedua, maka ditetapakn menjadi, Rp. 3.677.624.920,”pungkasnya.
Tempat berbagi Pengetahuan seluk beluk Pilkada Indonesia
Sabtu, 30 April 2011
Senin, 25 April 2011
YOPI-SAPTO OPTIMIS MENANG DALAM PEMILU ULANG
YOPI-SAPTO OPTIMIS MENANG DALAM PEMILU ULANG
Senin, 25 /04/ 2011 10:41
MUAROTEBO – Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tebo, nomor urut 3, Yopi Muthalib dan Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) mengaku optimis akan memenangkan pemilihan ulang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Tebo yang akan digelar oleh KPU, seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepada koran ini, Yopi mengatakan, dirinya dan Cawabupnya sedang merapatkan barisan bersama tim suksesnya guna mempersiapkan diri menghadapi pemungutan suara ulang. “Kita optimis bisa memenangkan pemilihan ulang nantinya, kalau memang rezeki tidak akan kemana, yang jelas kita sekarang ini sedang merapatkan barisan bersama tim sukes guna mengatur strategi untuk menghadapi pertarungan ulang ini nantinya,” tukas Yopi, kepada Posmetro Jambi,via ponselnya, kemarin.
Soal turunnya putusan MK yang menganulir kemenangan mereka pada Pemilukada lalu, Yopi menyebutkan sudah meminta kepada tim suksesnya untuk dapat menahan diri dan tidak terpancing ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kito hormati putusan MK tersebut, dan kepada semua tim sukses, saya sudah himbau untuk mampu menahan diri agar tidak terpancing dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang ini kita atur strategi dan rapat barisan untuk memenangkan Pemilukada ulang ini,” pungkasnya.(rya)
Senin, 25 /04/ 2011 10:41
MUAROTEBO – Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tebo, nomor urut 3, Yopi Muthalib dan Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) mengaku optimis akan memenangkan pemilihan ulang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Tebo yang akan digelar oleh KPU, seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepada koran ini, Yopi mengatakan, dirinya dan Cawabupnya sedang merapatkan barisan bersama tim suksesnya guna mempersiapkan diri menghadapi pemungutan suara ulang. “Kita optimis bisa memenangkan pemilihan ulang nantinya, kalau memang rezeki tidak akan kemana, yang jelas kita sekarang ini sedang merapatkan barisan bersama tim sukes guna mengatur strategi untuk menghadapi pertarungan ulang ini nantinya,” tukas Yopi, kepada Posmetro Jambi,via ponselnya, kemarin.
Soal turunnya putusan MK yang menganulir kemenangan mereka pada Pemilukada lalu, Yopi menyebutkan sudah meminta kepada tim suksesnya untuk dapat menahan diri dan tidak terpancing ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kito hormati putusan MK tersebut, dan kepada semua tim sukses, saya sudah himbau untuk mampu menahan diri agar tidak terpancing dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang ini kita atur strategi dan rapat barisan untuk memenangkan Pemilukada ulang ini,” pungkasnya.(rya)
Parpol Pengusung Yopi Siap All Out
Senin, 25 April 2011 10:57
Parpol Pengusung Yopi Siap All Out
JAMBI - Partai politik pengusung pasangan Yopi Muthalib-Sri Sapto Eddy pada Pemilukada Tebo akan all out kembali memenangkan pasangan nomor urut tiga itu.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta saat dikonfirmasi, kemarin.
‘’Kita akan lebih all out lagi, kita menerima dan mentaati apa yang sudah diputuskan oleh MK,’’ tegasnya.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi ini, koalisi akan kembali menjalin komunikasi dan koordinasi bersama rekan-rekan parpol koalisi lainnya.
Ia menambahkan, Partai Demokrat bersama parpol pengusung lainnya akan berjuang dan berusaha lebih dari pada Pemilukada sebelumnya.
“Di Demokrat, kita sudah mengintruksikan semua pengurus dan kader hingga ditingkat bawah, untuk kembali memenangkan pasangan Yopi-Sapto,” sebutnya.
Meski pemilukada diulang, pihaknya tetap optimis pasangan Yopi-Sapto akan menang dan memimpin Tebo lima tahun ke depan.
“Kemenangan itu diputuskan Allah Swt. Kalau Allah memutuskan menang, maka walau diulang tiga kali juga akan tetap menang,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, HA Halim, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya secara internal sudah melakukan persiapan dan konsolidasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dari awal kita melihat kemenangan tersebut sudah berhasil kita rebut, akan tetapi MK berpandangan lain,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya bersama rekan-rekan parpol pengusung lainnya tetap all out dan kembali untuk merebut kepercayaan dari masyarakat pada Pemilukada ulang Kabupaten Tebo.
“Jujur saja, kita juga sudah berkoordinasi bersama rekan-rekan parpol pengusung lainnya. Yang jelas, satu jalan sesuai dengan vorsinya masing-masing,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Jambi Sony Zainul juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, pihaknya merapatkan barisan untuk mencari langkah-langkah pemenangan yang jujur dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Yang jelas, kita sudah mulai melakukan langkah-langkah, termasuk juga menjalin komunikasi bersama parpol pengusung lainnya. Insya Allah kita optimis bisa kembali memenangkan pasangan Yopi-Sapto,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus di Kabupaten Tebo serta pengurus lainnya untuk mengatur kembali strategi yang akan dilaksanakan.
“Yang terpenting bagimana bisa mensolidkan kembali dukungan yang sudah raih, jika perlu dukungan suara pada pemilukada ulang nantinya akan melebihi hasil pemilukada sebelumnya,” tambahnya.
Tidak hanya itu, hal yang sama juga akan dilakukan parpol pengusung lainnya, yakni PAN dan Gerindra. Bahkan, dikabarkan para parpol pengusung tersebut terus memantabkan koordinasi hingga solidasi untuk memenangkan pasangan tersebut.
Terpisah cabup Yopi Muthalib mengaku bersama bersama tim sukses dan tim parpol koalisi -PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, Hanura dan Gerindra akan melakukan koordinasi untuk persiapan menghadapi pemilukada ulang.
“Dengan putusan MK ini, saya berharap kepada masyarakat di Kabupaten Tebo untuk sama-sama menerima dengan ikhlas dan kembali untuk sama-sama berjuang dalam pemilukada ulang ini,” ungkapnya.
“Insya Allah, kita tetap optimis meskipun MK telah menggagalkan hasil pemilukada yang lalu. Kita tetap merasa bangga dan konsisten untuk mengikuti semua aturan dan mekanisme nantinya selama pemilukada ulang mendatang,” pungkasnya.
Parpol Pengusung Yopi Siap All Out
JAMBI - Partai politik pengusung pasangan Yopi Muthalib-Sri Sapto Eddy pada Pemilukada Tebo akan all out kembali memenangkan pasangan nomor urut tiga itu.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta saat dikonfirmasi, kemarin.
‘’Kita akan lebih all out lagi, kita menerima dan mentaati apa yang sudah diputuskan oleh MK,’’ tegasnya.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi ini, koalisi akan kembali menjalin komunikasi dan koordinasi bersama rekan-rekan parpol koalisi lainnya.
Ia menambahkan, Partai Demokrat bersama parpol pengusung lainnya akan berjuang dan berusaha lebih dari pada Pemilukada sebelumnya.
“Di Demokrat, kita sudah mengintruksikan semua pengurus dan kader hingga ditingkat bawah, untuk kembali memenangkan pasangan Yopi-Sapto,” sebutnya.
Meski pemilukada diulang, pihaknya tetap optimis pasangan Yopi-Sapto akan menang dan memimpin Tebo lima tahun ke depan.
“Kemenangan itu diputuskan Allah Swt. Kalau Allah memutuskan menang, maka walau diulang tiga kali juga akan tetap menang,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, HA Halim, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya secara internal sudah melakukan persiapan dan konsolidasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dari awal kita melihat kemenangan tersebut sudah berhasil kita rebut, akan tetapi MK berpandangan lain,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya bersama rekan-rekan parpol pengusung lainnya tetap all out dan kembali untuk merebut kepercayaan dari masyarakat pada Pemilukada ulang Kabupaten Tebo.
“Jujur saja, kita juga sudah berkoordinasi bersama rekan-rekan parpol pengusung lainnya. Yang jelas, satu jalan sesuai dengan vorsinya masing-masing,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Jambi Sony Zainul juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, pihaknya merapatkan barisan untuk mencari langkah-langkah pemenangan yang jujur dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Yang jelas, kita sudah mulai melakukan langkah-langkah, termasuk juga menjalin komunikasi bersama parpol pengusung lainnya. Insya Allah kita optimis bisa kembali memenangkan pasangan Yopi-Sapto,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus di Kabupaten Tebo serta pengurus lainnya untuk mengatur kembali strategi yang akan dilaksanakan.
“Yang terpenting bagimana bisa mensolidkan kembali dukungan yang sudah raih, jika perlu dukungan suara pada pemilukada ulang nantinya akan melebihi hasil pemilukada sebelumnya,” tambahnya.
Tidak hanya itu, hal yang sama juga akan dilakukan parpol pengusung lainnya, yakni PAN dan Gerindra. Bahkan, dikabarkan para parpol pengusung tersebut terus memantabkan koordinasi hingga solidasi untuk memenangkan pasangan tersebut.
Terpisah cabup Yopi Muthalib mengaku bersama bersama tim sukses dan tim parpol koalisi -PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, Hanura dan Gerindra akan melakukan koordinasi untuk persiapan menghadapi pemilukada ulang.
“Dengan putusan MK ini, saya berharap kepada masyarakat di Kabupaten Tebo untuk sama-sama menerima dengan ikhlas dan kembali untuk sama-sama berjuang dalam pemilukada ulang ini,” ungkapnya.
“Insya Allah, kita tetap optimis meskipun MK telah menggagalkan hasil pemilukada yang lalu. Kita tetap merasa bangga dan konsisten untuk mengikuti semua aturan dan mekanisme nantinya selama pemilukada ulang mendatang,” pungkasnya.
Minggu, 24 April 2011
Pilih Megawati, Ani, atau Sri Mulyani?
Pilih Megawati, Ani, atau Sri Mulyani?
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menyatakan, saat ini ada tiga nama tokoh wanita yang sedang melejit menjadi capres wanita 2014, yaitu Megawati Soekarnoputri, Ani Yudhoyono, dan Sri Mulyani Indrawati.
Ketiga wanita ini mempunyai kedudukan secara politik yang berbeda. Menurut Rocky, Megawati datang dari tradisi dan dinasti politik dari mantan Presiden Soekarno yang juga mempunyai nama besar sehingga Mega cukup memiliki kekuatan untuk bersaing. Ani Yudhoyono melekat pada kepemimpinan Presiden SBY sehingga ia memiliki sistem yang mendukungnya.
Berbeda dengan Sri Mulyani yang independen, bahkan sempat menjadi musuh DPR RI akibat kasus Century. "Ketiga nama itu sedang top, nah tinggal sekarang memilih siapa yang memegang teguh justice dan ethics of care. Itu yang paling penting, apalagi sebagai pemimpin wanita harus memegang teguh kesetaraan jender, setara dengan kaum pria," ungkap Rocky saat menghadiri ulang tahun organisasi PD Politik ke-12, di Gedung Kowani, Kamis (3/3/2011).
Bicara soal keadilan jender, menurut Rocky, Sri Mulyani-lah yang sudah membuktikan secara langsung dengan kebijakannya tentang kesetaraan jender di badan Kementerian Keuangan. Meskipun kedudukan Sri Mulyani diuji dengan masalah Century, tetapi Rocky yakin dengan pernyataan KPK yang menyebutkan Sri Mulyani tidak terindikasi melakukan korupsi akan menguatkan mantan menteri keuangan itu.
Bahkan Sri Mulyani, lanjut Rocky, telah menunjukkan kekuatannya sebagai seorang wanita dengan menghadapi para anggota DPR RI meskipun hasilnya tidak memuaskan.
"Sekarang tinggal disediakan forum-forum yang nantinya juga akan membantu nama-nama calon presiden termasuk Sri Mulyani termasuk keadilan untuknya. Kita perlu calon pemimpin wanita yang siap berkata tidak pada ketidakadilan jender yang selama ini terjadi, bisa jadi ada nama lainnya nanti," tegas Rocky.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menyatakan, saat ini ada tiga nama tokoh wanita yang sedang melejit menjadi capres wanita 2014, yaitu Megawati Soekarnoputri, Ani Yudhoyono, dan Sri Mulyani Indrawati.
Ketiga wanita ini mempunyai kedudukan secara politik yang berbeda. Menurut Rocky, Megawati datang dari tradisi dan dinasti politik dari mantan Presiden Soekarno yang juga mempunyai nama besar sehingga Mega cukup memiliki kekuatan untuk bersaing. Ani Yudhoyono melekat pada kepemimpinan Presiden SBY sehingga ia memiliki sistem yang mendukungnya.
Berbeda dengan Sri Mulyani yang independen, bahkan sempat menjadi musuh DPR RI akibat kasus Century. "Ketiga nama itu sedang top, nah tinggal sekarang memilih siapa yang memegang teguh justice dan ethics of care. Itu yang paling penting, apalagi sebagai pemimpin wanita harus memegang teguh kesetaraan jender, setara dengan kaum pria," ungkap Rocky saat menghadiri ulang tahun organisasi PD Politik ke-12, di Gedung Kowani, Kamis (3/3/2011).
Bicara soal keadilan jender, menurut Rocky, Sri Mulyani-lah yang sudah membuktikan secara langsung dengan kebijakannya tentang kesetaraan jender di badan Kementerian Keuangan. Meskipun kedudukan Sri Mulyani diuji dengan masalah Century, tetapi Rocky yakin dengan pernyataan KPK yang menyebutkan Sri Mulyani tidak terindikasi melakukan korupsi akan menguatkan mantan menteri keuangan itu.
Bahkan Sri Mulyani, lanjut Rocky, telah menunjukkan kekuatannya sebagai seorang wanita dengan menghadapi para anggota DPR RI meskipun hasilnya tidak memuaskan.
"Sekarang tinggal disediakan forum-forum yang nantinya juga akan membantu nama-nama calon presiden termasuk Sri Mulyani termasuk keadilan untuknya. Kita perlu calon pemimpin wanita yang siap berkata tidak pada ketidakadilan jender yang selama ini terjadi, bisa jadi ada nama lainnya nanti," tegas Rocky.
Capres Independen, Kapan Saatnya?
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana calon presiden independen atau calon presiden tanpa dukungan partai politik kembali muncul. Pro kontra mulai bergulir, terutama dari partai politik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, partainya mendukung wacana ini. Kemunculan capres independen dinilainya bisa menjadi salah satu cara meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum yang kian menurun.
"Sejak pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2009, partisipasi publik terus menurun. Pada pemilu 2004 dan 2009, tingkat partisipasi publik sekitar 86 persen. Ini persoalan serius karena legitimasi pemilu semakin menurun. Ini harus dijadikan refleksi, apakah partai politik memang semakin jauh dari publik?," kata Rommy dalam diskusi "Calon Presiden Tanpa Parpol", di Jakarta, Sabtu (9/4/2011).
Dari sisi penguatan partai politik secara kelembagaan, menurutnya, adanya calon indepen akan membuktikan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung partai politik. "Pilkada perseorangan kan sudah ada. Dan sepanjang tahun 2010, calon perseorangan yang menang hanya 2-3 calon. Kalau nanti ada capres perseorangan, kemudian tidak mendapat dukungan, maka kita bisa mengukur seberapa kuat calon parpol," kata anggota Komisi VII DPR ini.
Rommy menekankan, tidak perlu ada phobia atau ketakutan dari partai politik untuk menghadapi adanya calon independen. "Kalau parpol semakin phobia, maka akan semakin menimbulkan antipati masyarakat. Tidak perlu takut dengan sekian banyak calon," ujar Rommy. Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.
Menurutnya, mewacanakan calon presiden independen menunjukkan ketidakkonsistenan dalam berpolitik. "Enggak konsisten kita kalau ganti-ganti terus. Lihat konstitusi kita dulu, jangan coba-coba," ujar Sutan. Ia mencontohkan, Presiden SBY yang diusung Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu kerap mendapat tentangan di parlemen. "Bagaimana capres independen, apa enggak digoyang di parlemen? Demokrat saja yang besar digoyang," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, partainya mendukung wacana ini. Kemunculan capres independen dinilainya bisa menjadi salah satu cara meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum yang kian menurun.
"Sejak pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2009, partisipasi publik terus menurun. Pada pemilu 2004 dan 2009, tingkat partisipasi publik sekitar 86 persen. Ini persoalan serius karena legitimasi pemilu semakin menurun. Ini harus dijadikan refleksi, apakah partai politik memang semakin jauh dari publik?," kata Rommy dalam diskusi "Calon Presiden Tanpa Parpol", di Jakarta, Sabtu (9/4/2011).
Dari sisi penguatan partai politik secara kelembagaan, menurutnya, adanya calon indepen akan membuktikan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung partai politik. "Pilkada perseorangan kan sudah ada. Dan sepanjang tahun 2010, calon perseorangan yang menang hanya 2-3 calon. Kalau nanti ada capres perseorangan, kemudian tidak mendapat dukungan, maka kita bisa mengukur seberapa kuat calon parpol," kata anggota Komisi VII DPR ini.
Rommy menekankan, tidak perlu ada phobia atau ketakutan dari partai politik untuk menghadapi adanya calon independen. "Kalau parpol semakin phobia, maka akan semakin menimbulkan antipati masyarakat. Tidak perlu takut dengan sekian banyak calon," ujar Rommy. Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.
Menurutnya, mewacanakan calon presiden independen menunjukkan ketidakkonsistenan dalam berpolitik. "Enggak konsisten kita kalau ganti-ganti terus. Lihat konstitusi kita dulu, jangan coba-coba," ujar Sutan. Ia mencontohkan, Presiden SBY yang diusung Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu kerap mendapat tentangan di parlemen. "Bagaimana capres independen, apa enggak digoyang di parlemen? Demokrat saja yang besar digoyang," katanya.
Menimbang Calon Perseorangan
Kamis, 7 April 2011 | 03:06 WIB
Dewan Perwakilan Daerah menawarkan gagasan calon presiden dan wakil presiden dari jalur perseorangan. Wacana tersebut akan mengurangi dominasi partai politik sebagai sarana perekrutan politik di tingkat nasional.
Gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan itu dituangkan dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tersebut diusulkan diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) draf amandemen UUD yang berbunyi, ”pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai politik peserta pemilihan umum atau perseorangan”.
DPD berupaya mengakomodasi keberadaan calon presiden-wapres dari jalur perseorangan dengan alasan ingin mewujudkan demokratisasi dalam pemilihan umum (pemilu). DPD memandang semua warga negara memiliki hak sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Alasan filosofis bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat juga dijadikan pertimbangan. Apalagi masalah kedaulatan di tangan rakyat dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. ”Jadi calon perseorangan itu sah-sah saja karena rakyat yang berdaulat, bukan parpol,” kata John Pieris, anggota DPD yang menjadi tim perumus rancangan perombakan kelima UUD 1945.
DPD juga beralasan calon perseorangan sudah dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Salah satunya Amerika Serikat yang memberikan jaminan perseorangan untuk turut dalam pemilihan presiden dan wapres. ”Memang belum ada calon perseorangan yang lolos menjadi presiden. Tetapi, bagi kami, yang penting adalah konstitusi menjamin calon perseorangan,” ujar John Pieris.
Gagasan calon presiden-wapres perseorangan itu mendapat respons positif dari para pakar hukum tata negara. Irmanputra Sidin, misalnya, menganggap calon perseorangan dapat mengurangi oligarki parpol. Selama ini presiden tersandera oleh kekuasaan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Sistem pemerintahan presidensial tidak berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan parpol koalisi. Dengan adanya calon perseorangan, diharapkan sistem presidensial bisa berjalan efektif.
Selain itu, menurut Irman, calon perseorangan juga dapat mencegah oligarki politik. Pemerintahan tidak akan dikuasai oleh sekelompok orang karena semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri.
Dibukanya jalur perseorangan juga menguntungkan masyarakat politik. Peluang bagi elite politik mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres semakin terbuka lebar. Mereka tak perlu lagi menunggu dicalonkan oleh parpol karena bisa maju melalui jalur perseorangan.
Para elite politik yang parpolnya tidak memenuhi syarat mengajukan calon presiden dan wapres pun masih tetap bisa mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Seperti warga negara lain, mereka dapat meminta dukungan masyarakat untuk maju sebagai calon presiden atau wapres.
Tamparan bagi parpol
Munculnya gagasan calon perseorangan bisa jadi merupakan ekses dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, berpendapat, usulan calon presiden dan wapres dari jalur perseorangan merupakan koreksi untuk parpol. Selama ini parpol gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Kalangan parpol juga menganggap usulan calon perseorangan sebagai masukan atau kritik untuk parpol. ”Ide ini tamparan keras bagi parpol,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo.
Usulan dibukanya jalur perseorangan berarti kepercayaan masyarakat kepada parpol semakin turun. Parpol dianggap gagal melakukan perekrutan politik sehingga masyarakat merasa perlu ada saluran perekrutan lain.
Meski demikian, sejumlah parpol tidak setuju jika jalur perseorangan dijadikan jalan keluar. Itu karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR tengah berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.
Hal lain yang perlu diingat oleh DPD adalah belum ada sejarah calon perseorangan lolos menjadi presiden, termasuk di Amerika Serikat. Henry Ross Perot yang mencalonkan diri sebagai presiden AS melalui jalur perseorangan, misalnya, hanya meraih posisi ketiga setelah William Jefferson Clinton dan George Herbert Walker Bush pada pemilihan umum tahun 1992.
Jika merujuk pada penolakan parpol serta pengalaman negara lain, apakah DPD masih berani memperjuangkan calon perseorangan masuk dalam perubahan konstitusi? (ANITA YOSSIHARA)
Dewan Perwakilan Daerah menawarkan gagasan calon presiden dan wakil presiden dari jalur perseorangan. Wacana tersebut akan mengurangi dominasi partai politik sebagai sarana perekrutan politik di tingkat nasional.
Gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan itu dituangkan dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tersebut diusulkan diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) draf amandemen UUD yang berbunyi, ”pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai politik peserta pemilihan umum atau perseorangan”.
DPD berupaya mengakomodasi keberadaan calon presiden-wapres dari jalur perseorangan dengan alasan ingin mewujudkan demokratisasi dalam pemilihan umum (pemilu). DPD memandang semua warga negara memiliki hak sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Alasan filosofis bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat juga dijadikan pertimbangan. Apalagi masalah kedaulatan di tangan rakyat dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. ”Jadi calon perseorangan itu sah-sah saja karena rakyat yang berdaulat, bukan parpol,” kata John Pieris, anggota DPD yang menjadi tim perumus rancangan perombakan kelima UUD 1945.
DPD juga beralasan calon perseorangan sudah dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Salah satunya Amerika Serikat yang memberikan jaminan perseorangan untuk turut dalam pemilihan presiden dan wapres. ”Memang belum ada calon perseorangan yang lolos menjadi presiden. Tetapi, bagi kami, yang penting adalah konstitusi menjamin calon perseorangan,” ujar John Pieris.
Gagasan calon presiden-wapres perseorangan itu mendapat respons positif dari para pakar hukum tata negara. Irmanputra Sidin, misalnya, menganggap calon perseorangan dapat mengurangi oligarki parpol. Selama ini presiden tersandera oleh kekuasaan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Sistem pemerintahan presidensial tidak berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan parpol koalisi. Dengan adanya calon perseorangan, diharapkan sistem presidensial bisa berjalan efektif.
Selain itu, menurut Irman, calon perseorangan juga dapat mencegah oligarki politik. Pemerintahan tidak akan dikuasai oleh sekelompok orang karena semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri.
Dibukanya jalur perseorangan juga menguntungkan masyarakat politik. Peluang bagi elite politik mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres semakin terbuka lebar. Mereka tak perlu lagi menunggu dicalonkan oleh parpol karena bisa maju melalui jalur perseorangan.
Para elite politik yang parpolnya tidak memenuhi syarat mengajukan calon presiden dan wapres pun masih tetap bisa mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Seperti warga negara lain, mereka dapat meminta dukungan masyarakat untuk maju sebagai calon presiden atau wapres.
Tamparan bagi parpol
Munculnya gagasan calon perseorangan bisa jadi merupakan ekses dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, berpendapat, usulan calon presiden dan wapres dari jalur perseorangan merupakan koreksi untuk parpol. Selama ini parpol gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Kalangan parpol juga menganggap usulan calon perseorangan sebagai masukan atau kritik untuk parpol. ”Ide ini tamparan keras bagi parpol,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo.
Usulan dibukanya jalur perseorangan berarti kepercayaan masyarakat kepada parpol semakin turun. Parpol dianggap gagal melakukan perekrutan politik sehingga masyarakat merasa perlu ada saluran perekrutan lain.
Meski demikian, sejumlah parpol tidak setuju jika jalur perseorangan dijadikan jalan keluar. Itu karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR tengah berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.
Hal lain yang perlu diingat oleh DPD adalah belum ada sejarah calon perseorangan lolos menjadi presiden, termasuk di Amerika Serikat. Henry Ross Perot yang mencalonkan diri sebagai presiden AS melalui jalur perseorangan, misalnya, hanya meraih posisi ketiga setelah William Jefferson Clinton dan George Herbert Walker Bush pada pemilihan umum tahun 1992.
Jika merujuk pada penolakan parpol serta pengalaman negara lain, apakah DPD masih berani memperjuangkan calon perseorangan masuk dalam perubahan konstitusi? (ANITA YOSSIHARA)
Anas Urbaningrum Paling Banyak Dipilih
Anas Urbaningrum Paling Banyak Dipilih
JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire), dalam Pemilihan Umum 2014, sosok presiden dari kaum muda akan banyak dipilih.
Sebanyak 60,6 persen publik setuju sosok presiden dari kaum muda. Namun, di dalam survei Inspire, semua pemimpin partai tidak ada yang mendapat dukungan sampai 20 persen.
Peringkat dari teratas yakni Anas Urbaningrum (16,8 persen), Megawati Soekarnoputri (14,8 persen), Prabowo Subianto (12,9 persen), Wiranto (8,9 persen), Aburizal Bakrie (7,7 persen), Hatta Rajasa (3,8 persen), Muhaimin Iskandar (2,1 persen), Luthfi H Ishak (1,6 persen), dan Suryadharma Ali (1,5 persen).
Dari semua nama itu, hanya nama Anas dan Muhaimin yang mewakili golongan kaum muda. Dari situ terlihat bahwa posisi sebagai ketua umum dan sosok muda yang ada sekarang masih belum didukung publik.
"Inilah yang disebut demand (pemimpin muda) tinggi tetapi supply (figur) tidak ada," ungkap ahli psikologi sosial-politik, Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta.
Malik melihat fenomena ini terjadi lantaran adanya identifikasi partai yang kian melemah. "Identifikasi partai yang masih rendah secara umum. Hal ini sebabnya seperti kematangan partai dan sebagainya. Meski dia dikenal, belum tentu masyarakat akan mendukung," ujar Malik.
Menurut dia, tidak ada satu pun ketua partai yang dapat dukungan kuat dalam hasil temuan Inspire karena belum ada sosok yang kuat. "Ini terkait dengan figur ketua partai itu apa sih fungsinya, dia political leader atau manajer? Kesan saya, mereka itu dianggap sebagai manajer, bukan political figure yang buat terobosan politik yang diperlukan bangsa ini," ujarnya.
Selain itu, keberadaan partai sebagai pengusung ideologi politik masih diragukan. "Masyarakat sama sekali belum lihat kandidat-kandidat itu sebagai possible candidates untuk 2014," kata Malik.
Masih belum adanya dukungan kuat pada salah satu sosok, diakui Malik, juga disebabkan ada tingkat ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi. "Distrust publik sangat tinggi," ujarnya.
JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire), dalam Pemilihan Umum 2014, sosok presiden dari kaum muda akan banyak dipilih.
Sebanyak 60,6 persen publik setuju sosok presiden dari kaum muda. Namun, di dalam survei Inspire, semua pemimpin partai tidak ada yang mendapat dukungan sampai 20 persen.
Peringkat dari teratas yakni Anas Urbaningrum (16,8 persen), Megawati Soekarnoputri (14,8 persen), Prabowo Subianto (12,9 persen), Wiranto (8,9 persen), Aburizal Bakrie (7,7 persen), Hatta Rajasa (3,8 persen), Muhaimin Iskandar (2,1 persen), Luthfi H Ishak (1,6 persen), dan Suryadharma Ali (1,5 persen).
Dari semua nama itu, hanya nama Anas dan Muhaimin yang mewakili golongan kaum muda. Dari situ terlihat bahwa posisi sebagai ketua umum dan sosok muda yang ada sekarang masih belum didukung publik.
"Inilah yang disebut demand (pemimpin muda) tinggi tetapi supply (figur) tidak ada," ungkap ahli psikologi sosial-politik, Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta.
Malik melihat fenomena ini terjadi lantaran adanya identifikasi partai yang kian melemah. "Identifikasi partai yang masih rendah secara umum. Hal ini sebabnya seperti kematangan partai dan sebagainya. Meski dia dikenal, belum tentu masyarakat akan mendukung," ujar Malik.
Menurut dia, tidak ada satu pun ketua partai yang dapat dukungan kuat dalam hasil temuan Inspire karena belum ada sosok yang kuat. "Ini terkait dengan figur ketua partai itu apa sih fungsinya, dia political leader atau manajer? Kesan saya, mereka itu dianggap sebagai manajer, bukan political figure yang buat terobosan politik yang diperlukan bangsa ini," ujarnya.
Selain itu, keberadaan partai sebagai pengusung ideologi politik masih diragukan. "Masyarakat sama sekali belum lihat kandidat-kandidat itu sebagai possible candidates untuk 2014," kata Malik.
Masih belum adanya dukungan kuat pada salah satu sosok, diakui Malik, juga disebabkan ada tingkat ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi. "Distrust publik sangat tinggi," ujarnya.
Sabtu, 23 April 2011
JB Tidak Mundur, Rano Disebut Disandingkan dengan Atut
Senin, 18 April 2011 - 09:14:00 WIB
JB Tidak Mundur, Rano Disebut Disandingkan dengan Atut
Diposting oleh : Iman Nur Rosyadi
Kategori: Politik - Dibaca: 100 kali
Serang - Mulyadi Jaya Baya, Bupati Lebak yang sering disebut dengan singkatan JB memastikan tetap mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten dalam Pemilukada Banten tahun 2011. Meskipun kini posisinya "terancam" dengan masuknya nama Rano Karno, Wakil Bupati Tangerang yang sama-sama kader PDIP.
Penegasan ini dikemukakan Agus Wisas, Juru Bicara JB berkaitan dengan berkembangnya isu bahwa JB akan mengundurkan diri dalam pencalonan kepala daerah dalam Pemilukada Banten 2011, setelah Rano Karno disebut-sebut diajukan PDIP untuk mendampingi Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang kembali maju sebagai Gubernur.
"Dari awal kami tidak menargetkan untuk berpasangan dengan Ibu Atut, tetapi akan berdampingan dengan Wahidin Halim (dikenal dengan singkatan WH," ujar Agus Wisas, seraya menambahkan bahwa isu akan mundurnya JB merupakan manuver politik untuk menjegal lajunya JB ke Pemilukada Banten.
Agus Wisas belum mau mengomentari kemungkinan Rakerdasus yang akan digelar PDIP Banten akan menghasilkan rekomendasi Atut Chosiyah berpasangan dengan Rano Karno, mengesampingkan JB, kader PDIP. "Yang perlu kami tegaskan di sini, keluarga besar JB hingga sekarang tidak berpikiran untuk mundur dalam pencalonan. Soal hasil Rakerdasus PDIP, itu nanti saja disikapinya," katanya. @
JB Tidak Mundur, Rano Disebut Disandingkan dengan Atut
Diposting oleh : Iman Nur Rosyadi
Kategori: Politik - Dibaca: 100 kali
Serang - Mulyadi Jaya Baya, Bupati Lebak yang sering disebut dengan singkatan JB memastikan tetap mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten dalam Pemilukada Banten tahun 2011. Meskipun kini posisinya "terancam" dengan masuknya nama Rano Karno, Wakil Bupati Tangerang yang sama-sama kader PDIP.
Penegasan ini dikemukakan Agus Wisas, Juru Bicara JB berkaitan dengan berkembangnya isu bahwa JB akan mengundurkan diri dalam pencalonan kepala daerah dalam Pemilukada Banten 2011, setelah Rano Karno disebut-sebut diajukan PDIP untuk mendampingi Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang kembali maju sebagai Gubernur.
"Dari awal kami tidak menargetkan untuk berpasangan dengan Ibu Atut, tetapi akan berdampingan dengan Wahidin Halim (dikenal dengan singkatan WH," ujar Agus Wisas, seraya menambahkan bahwa isu akan mundurnya JB merupakan manuver politik untuk menjegal lajunya JB ke Pemilukada Banten.
Agus Wisas belum mau mengomentari kemungkinan Rakerdasus yang akan digelar PDIP Banten akan menghasilkan rekomendasi Atut Chosiyah berpasangan dengan Rano Karno, mengesampingkan JB, kader PDIP. "Yang perlu kami tegaskan di sini, keluarga besar JB hingga sekarang tidak berpikiran untuk mundur dalam pencalonan. Soal hasil Rakerdasus PDIP, itu nanti saja disikapinya," katanya. @
Beredar Isu Satu Kursi Dihargai Rp 1 Miliar
Rabu, 20 April 2011 - 10:30:45 WIB
Beredar Isu Satu Kursi Dihargai Rp 1 Miliar
Diposting oleh : Jaenal Abidin
Kategori: Politik - Dibaca: 52 kali
Serang - Kekuatan partai politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 22 Oktober 2011 nanti nampaknya masih dianggap sangat berpengaruh menentukan kemenangan para kandidat yang akan bertarung nanti.
Hal itu setidaknya tergambar dari informasi yang menyatakan bahwa salah satu bakal calon berani "membeli" satu kursi di DPRD Banten dengan harga satu miliar rupiah. Bahkan menurut informasi yang kami terima, calon tersebut berani memberikan uang muka separuhnya atau Rp500 juta perkursi sebelum Surat Keputusan (SK) tentang dukungan keluar.
"Bukan hanya itu, tetapi juga ada fasilitas lainnya yang ditawarkan," ujar salah seorang tim sukses bakal calon Gubernur Banten yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Menurutnya, hampir separuh kursi di DPRD Banten sudah "terbeli" oleh mereka, sehingga wajar jika dikatakan saat ini DPRD Banten Mandul. "Pertama yang mereka lakukan adalah menyelesaikan parpol non parlemen, selanjutnya parpol yang mempunyai satu dua kursi di DPRD dan Parpol yang mempunyai kursi lima sampai enam di DPRD Banten," ujar Anggota DPRD Banten tersebut.
Ketua tim penjaringan calon gubernur/wakil gubernur Banten DPW PBB, Urip Saman ketika dikonfirmasi melalui sambungan telponya membantah pihaknya sudah menerima dana dari Incumbent Rp1 miliar per kursinya.
"Tidak ada dana itu, karena mulai dari proses pendaftaran, seleksi calon hingga menetapkan Incumbent sebagai kandidat gubernur pada Pemilukada Banten, kami selaku partai pengusung tidak menerima dana sebesar itu," katanya.
Meski demikian, pihaknya mengakui sudah menerima dana administrasi dari Incumbent pada saat pendaftaran penjaringan calon gubernur/wakil gubernurnya.
"Kalau untuk nominalnya saya tidak bisa menyebutkan karena ini urusan internal partai. Yang jelas kami hanya menerima dana admnistrasi saja, bukan dana untuk pembelian perolehan kursi di DPRD Banten," ujarnya.
Pendapat sama juga disampaikan Ketua DPW PKNU Provinsi Banten, Ali Nurdin. Dia membantah sudah menerima dana dari Incumbent Gubernur Banten. "Secara pribadi maupun partai, kami belum menerima dana pembelian kursi dari Incumbent. Lagi pula, SK penetapan pengusungan kandidatnya belum turun," kata Ali.
Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yang sekaligus tim pemenangan Incumbent pada Pemilukada Banten, SM Hartono mengatakan, partai yang sudah merekomendasikan incumbent akan bersama-sama dengan partainya mengusung incumbent.
"Mereka sudah menyepatai di Pemilukada Banten ini kandidat yang akan diusungnya yakni Incumbent Gubernur Banten," kata Hartono.
Ditanya terkait dengan pembelian kursi Rp1 miliar yang dilakukan incumbent, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banten ini mengaku tidak mengetahuinya. "Untuk persoalan itu saya kurang begitu hapal. Yang jelas informasi yang kami terima partai yang sudah merekomendasikan Incumbent sudah siap akan mendukungnya," katanya.(*)
Beredar Isu Satu Kursi Dihargai Rp 1 Miliar
Diposting oleh : Jaenal Abidin
Kategori: Politik - Dibaca: 52 kali
Serang - Kekuatan partai politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 22 Oktober 2011 nanti nampaknya masih dianggap sangat berpengaruh menentukan kemenangan para kandidat yang akan bertarung nanti.
Hal itu setidaknya tergambar dari informasi yang menyatakan bahwa salah satu bakal calon berani "membeli" satu kursi di DPRD Banten dengan harga satu miliar rupiah. Bahkan menurut informasi yang kami terima, calon tersebut berani memberikan uang muka separuhnya atau Rp500 juta perkursi sebelum Surat Keputusan (SK) tentang dukungan keluar.
"Bukan hanya itu, tetapi juga ada fasilitas lainnya yang ditawarkan," ujar salah seorang tim sukses bakal calon Gubernur Banten yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Menurutnya, hampir separuh kursi di DPRD Banten sudah "terbeli" oleh mereka, sehingga wajar jika dikatakan saat ini DPRD Banten Mandul. "Pertama yang mereka lakukan adalah menyelesaikan parpol non parlemen, selanjutnya parpol yang mempunyai satu dua kursi di DPRD dan Parpol yang mempunyai kursi lima sampai enam di DPRD Banten," ujar Anggota DPRD Banten tersebut.
Ketua tim penjaringan calon gubernur/wakil gubernur Banten DPW PBB, Urip Saman ketika dikonfirmasi melalui sambungan telponya membantah pihaknya sudah menerima dana dari Incumbent Rp1 miliar per kursinya.
"Tidak ada dana itu, karena mulai dari proses pendaftaran, seleksi calon hingga menetapkan Incumbent sebagai kandidat gubernur pada Pemilukada Banten, kami selaku partai pengusung tidak menerima dana sebesar itu," katanya.
Meski demikian, pihaknya mengakui sudah menerima dana administrasi dari Incumbent pada saat pendaftaran penjaringan calon gubernur/wakil gubernurnya.
"Kalau untuk nominalnya saya tidak bisa menyebutkan karena ini urusan internal partai. Yang jelas kami hanya menerima dana admnistrasi saja, bukan dana untuk pembelian perolehan kursi di DPRD Banten," ujarnya.
Pendapat sama juga disampaikan Ketua DPW PKNU Provinsi Banten, Ali Nurdin. Dia membantah sudah menerima dana dari Incumbent Gubernur Banten. "Secara pribadi maupun partai, kami belum menerima dana pembelian kursi dari Incumbent. Lagi pula, SK penetapan pengusungan kandidatnya belum turun," kata Ali.
Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yang sekaligus tim pemenangan Incumbent pada Pemilukada Banten, SM Hartono mengatakan, partai yang sudah merekomendasikan incumbent akan bersama-sama dengan partainya mengusung incumbent.
"Mereka sudah menyepatai di Pemilukada Banten ini kandidat yang akan diusungnya yakni Incumbent Gubernur Banten," kata Hartono.
Ditanya terkait dengan pembelian kursi Rp1 miliar yang dilakukan incumbent, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banten ini mengaku tidak mengetahuinya. "Untuk persoalan itu saya kurang begitu hapal. Yang jelas informasi yang kami terima partai yang sudah merekomendasikan Incumbent sudah siap akan mendukungnya," katanya.(*)
Jelang Pilkada Banten Wahidin Geser Atut Dalam Survei
Jelang Pilkada Banten
Wahidin Geser Atut Dalam Survei
Kamis, 20/01/2011, 18:56 WIB
Jelang Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Banten 2011, dari survei yang dilakukan Jaringan Pemilih Banten (JPB) membuktikan dari 1.020 orang pada bulan Oktober 2010 lalu, Walikota Tangerang Wahidin Halim lebih diperhatikan masyarakat dengan prosentase sebanyak 29,1 persen. Sedangkan untuk perolehan prosentase Ratu Atut Chasiyah yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Banten hanya 20,3 persen.
Masyarakat menilai Walikota Tangerang Wahidin Halim dalam kepemimpinannya memperoleh simpati sebesar 22,7 Persen. Sementara dalam kriteria yang sama Gubernur Banten Atut Chasiyah hanya memperoleh simpati dari masyarakat sebanyak 9,2 persen.
Dikatakan Jurubicara Jaringan Pemilih Banten (JPB), Dr. Lili Romli, Kamis (20/1/2011) siang menilai hasil survey yang dilakukan ini tak ada maksud untuk medukung dari salah satu calon di Pemilikada mendatang.
"Survey ini independen tanpa maksud mendukung salah satu calon dalam pemilukada Banten nanti. Survey ini juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sosok pemimpin yang dinginkan masyarakat Banten yang dapat digunakan oleh siapapun calonnya nanti," kata Lili.
Dari hasil survei yang terdata, masyarakat Banten yang lebih mengutamakan Gubernur Banten yang mampu menyiapkan lapangan kerja (30,2%), masalah harga sembako (18,8%) dan pemimpin yang mampu menanggulangi kemiskinan (8,6%). (Aef/Tr/Fth)
Wahidin Geser Atut Dalam Survei
Kamis, 20/01/2011, 18:56 WIB
Jelang Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Banten 2011, dari survei yang dilakukan Jaringan Pemilih Banten (JPB) membuktikan dari 1.020 orang pada bulan Oktober 2010 lalu, Walikota Tangerang Wahidin Halim lebih diperhatikan masyarakat dengan prosentase sebanyak 29,1 persen. Sedangkan untuk perolehan prosentase Ratu Atut Chasiyah yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Banten hanya 20,3 persen.
Masyarakat menilai Walikota Tangerang Wahidin Halim dalam kepemimpinannya memperoleh simpati sebesar 22,7 Persen. Sementara dalam kriteria yang sama Gubernur Banten Atut Chasiyah hanya memperoleh simpati dari masyarakat sebanyak 9,2 persen.
Dikatakan Jurubicara Jaringan Pemilih Banten (JPB), Dr. Lili Romli, Kamis (20/1/2011) siang menilai hasil survey yang dilakukan ini tak ada maksud untuk medukung dari salah satu calon di Pemilikada mendatang.
"Survey ini independen tanpa maksud mendukung salah satu calon dalam pemilukada Banten nanti. Survey ini juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sosok pemimpin yang dinginkan masyarakat Banten yang dapat digunakan oleh siapapun calonnya nanti," kata Lili.
Dari hasil survei yang terdata, masyarakat Banten yang lebih mengutamakan Gubernur Banten yang mampu menyiapkan lapangan kerja (30,2%), masalah harga sembako (18,8%) dan pemimpin yang mampu menanggulangi kemiskinan (8,6%). (Aef/Tr/Fth)
Korelasi Pemilukada Tangsel dengan Banten 2011
Korelasi Pemilukada Tangsel dengan Banten 2011
09 Oct 2010
* Berita Kota
* Politik
Pemilihan umum Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang pertama tinggal sebulan lagi. Masyarakat Tangerang secara umum baik kabupaten maupun kota terfokus pada pilkada ini.
Faktor perhatian yang begitu terlihat, selain mungkin karena Tangsel adalah "sibung-su" dari Tangerang, juga disebabkan karena dalam pemilukada Kota Tangsel ada calon kuat yang masih keluarga besar Kelompok Rawu yaitu Airin Rahmi Diany. Selama ini Kelompok Rawu/Ciomas dikenal kelompok yang sangat berperan besar di Banten.
Kelompok ini dikomandani oleh Sang Ayah dari Gubernur Banten, Tb Hasan Sochieb. Airin Rahmi adalah anak menantu dari Sang Pemimpin Rawu, adik tiri Ratu Atut Chosiah. Setelah kekalahanya dalam pencalonan Wakil Bupati Tangerang, kini ia maju mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Tangsel.
Basis segalanya
Lalu apa korelasinya dengan politik masa depan Banten ? Seperti diketahui bahwa kelompok Rawu saat ini sudah menancapkan beberapa kader utamanya pada jabatankekuasaan dan partai serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Banten serta di dewan seperti dikutip bantenpost.com.
Selain Ratu Atut, Gubernur Banten, Sang adik Tb Khorul Zaman adalah Wakil Wali Kota Serang, Tatu Khasanah pun sang adik gubernur adalah Wakil Bupati Serang, Airin Rahmi adalah calon Wali Kota Tangsel terkuat saat ini.
Banyak pihak menilai jika dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan 13 November mendatang dimenangkan oleh Airin Rahmi Dy ani, maka dipastikan kekua-saan Kelompok Rawu menjadi sempurna karena jantungnya Banten (Tangerang) sebagian sudah di "rambah".
Sebaliknya, bila Airin Rahmi mengalami kekalahan, maka Kelompok Rawu sulit untuk menguasai Banten secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga, Tangerang (3 daerah) merupakan basis segalanya baik sumber pendapatan Banten (PAD) maupun penduduk. Itu, artinya Pemilukada Banten tahun 2011 juga sangat dipengaruhi oleh kemenangan Kelompok Rawu dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang tinggal sebulan lagi digelar, yy
09 Oct 2010
* Berita Kota
* Politik
Pemilihan umum Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang pertama tinggal sebulan lagi. Masyarakat Tangerang secara umum baik kabupaten maupun kota terfokus pada pilkada ini.
Faktor perhatian yang begitu terlihat, selain mungkin karena Tangsel adalah "sibung-su" dari Tangerang, juga disebabkan karena dalam pemilukada Kota Tangsel ada calon kuat yang masih keluarga besar Kelompok Rawu yaitu Airin Rahmi Diany. Selama ini Kelompok Rawu/Ciomas dikenal kelompok yang sangat berperan besar di Banten.
Kelompok ini dikomandani oleh Sang Ayah dari Gubernur Banten, Tb Hasan Sochieb. Airin Rahmi adalah anak menantu dari Sang Pemimpin Rawu, adik tiri Ratu Atut Chosiah. Setelah kekalahanya dalam pencalonan Wakil Bupati Tangerang, kini ia maju mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Tangsel.
Basis segalanya
Lalu apa korelasinya dengan politik masa depan Banten ? Seperti diketahui bahwa kelompok Rawu saat ini sudah menancapkan beberapa kader utamanya pada jabatankekuasaan dan partai serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Banten serta di dewan seperti dikutip bantenpost.com.
Selain Ratu Atut, Gubernur Banten, Sang adik Tb Khorul Zaman adalah Wakil Wali Kota Serang, Tatu Khasanah pun sang adik gubernur adalah Wakil Bupati Serang, Airin Rahmi adalah calon Wali Kota Tangsel terkuat saat ini.
Banyak pihak menilai jika dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan 13 November mendatang dimenangkan oleh Airin Rahmi Dy ani, maka dipastikan kekua-saan Kelompok Rawu menjadi sempurna karena jantungnya Banten (Tangerang) sebagian sudah di "rambah".
Sebaliknya, bila Airin Rahmi mengalami kekalahan, maka Kelompok Rawu sulit untuk menguasai Banten secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga, Tangerang (3 daerah) merupakan basis segalanya baik sumber pendapatan Banten (PAD) maupun penduduk. Itu, artinya Pemilukada Banten tahun 2011 juga sangat dipengaruhi oleh kemenangan Kelompok Rawu dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang tinggal sebulan lagi digelar, yy
Sosialisasi Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011
Sosialisasi Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011
Rabu, 06 April 2011 11:41
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Selasa (5/4), melakukan sosialisasi kepemiluan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sosialisasi ini berkaitan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada Oktober 2011 mendatang. Kegiatan dengan tema “Strategi dan Teknis Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur” itu diikuti oleh 120 orang yang merupakan Kepala SKPD dan para camat se-Kabupaten Pandeglang.
Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, yang baru saja dilantik pada 10 Maret lalu, membuka acara yang digelar di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan pemaparan materi Tahapan dan Program Pemilukada Provinsi Banten oleh Anggota KPU Provinsi banten.
Anggota KPU, Endang Sulastri, pada kesempatan tersebut tampil sebagai pembicara, menyampaikan materi “Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pendidikan Pemilih untuk Penguatan Demokratisasi”. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), yaitu, proses penyelenggaraan, regulasi (peraturan perundang-undangan), dan penegakan hukum. Untuk menuju Pemilu/Pemilukada yang partisipatif (tingkat partisipasi masyarakat tinggi-red), diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti Pemerintah, Organisasi Massa (Ormas), KPU, dan Partai Poltik.
“Untuk itu, perlu diadakan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat bersama stake holder. Dengan begitu, kita dapat menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada. PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga harus menjaga netralitasnya,” ujar Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ini. (dd/TP)
Rabu, 06 April 2011 11:41
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Selasa (5/4), melakukan sosialisasi kepemiluan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sosialisasi ini berkaitan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada Oktober 2011 mendatang. Kegiatan dengan tema “Strategi dan Teknis Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur” itu diikuti oleh 120 orang yang merupakan Kepala SKPD dan para camat se-Kabupaten Pandeglang.
Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, yang baru saja dilantik pada 10 Maret lalu, membuka acara yang digelar di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan pemaparan materi Tahapan dan Program Pemilukada Provinsi Banten oleh Anggota KPU Provinsi banten.
Anggota KPU, Endang Sulastri, pada kesempatan tersebut tampil sebagai pembicara, menyampaikan materi “Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pendidikan Pemilih untuk Penguatan Demokratisasi”. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), yaitu, proses penyelenggaraan, regulasi (peraturan perundang-undangan), dan penegakan hukum. Untuk menuju Pemilu/Pemilukada yang partisipatif (tingkat partisipasi masyarakat tinggi-red), diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti Pemerintah, Organisasi Massa (Ormas), KPU, dan Partai Poltik.
“Untuk itu, perlu diadakan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat bersama stake holder. Dengan begitu, kita dapat menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada. PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga harus menjaga netralitasnya,” ujar Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ini. (dd/TP)
Jelang Pemilukada Banten 2011, Gambar Atut Chosiyah dan Wahidin Halim Marak
Rabu, 22 Desember 2010 - 14:46:09 WIB
Jelang Pemilukada Banten 2011, Gambar Atut Chosiyah dan Wahidin Halim Marak
Diposting oleh : Iman Nur Rosyadi
Kategori: Politik - Dibaca: 280 kali
Serang - Meski Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Banten yang memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur Banten baru akan dimulai tahun 2011, gambar dan foto yang diperkirakan akan muncul sebagai calon sudah mulai bertebaran di sejumlah daerah, termasuk di Kota Serang. Gambar itu terpampang di jalan-jalan utama dan angkutan umum seperti Angkota Kota (Angkot) maupun angkutan antara daerah.
Gambar yang mulai menarik perhatian publik antara lain Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dan Wahidin Halim sebagai tokoh di bidang tertentu. Hingga Rabu siang (22/12/2010), gambar yang paling mencolok dari kedua tokoh itu adalah gambar Atut Chosiyah. Belum ada tokoh lain yang sengaja menaruh gambar-gambar sebagai sebuah proses sosialisasi.
Gambar Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang memastikan diri akan muncul sebagai salah satu calon dalam Pemilukada Banten tahun 2011 benar-benar tersebar d sepanjang jalan. Gambar itu tertuang dalam program sosialisasi yang digagas sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.
Misalnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten terpampang di perempatan Kebon Jahe, perempatan Warung Pojok, perempatan Ciceri, jalan menuju Kepandeang, jalan raya menuju ke arah Pandeglang dan sejumlah ruas jalan lainnya. Gambar serupa dengan pose layaknya bintang film juga ditemukan di sejumlah ruas jalan di Pandeglang, Rangkasbitung dan Cilegon.
Gambar-gambar Atut Chosiyah juga sangat mewarnai iklan-iklan dan advetorial di hampir di semua media cetak lokal yang terbit di Serang, Cilegon maupun di Tangerang. Bahkan sejumlah media cetak, gambar Atut Chosiyah itu memenuhi hampir sebagian besar halaman medianya. Sedankan sebuah di sejumlah radio, suara Atut Chosiyah berkumandang setiap menjelang adzan solat, terutama di Polaris FM yang disinyalir radio tersbut milik keluarga Atut Chosiyah.
Sedangkan Wahidin Halim hingga saat ini masih sebatas perkenalan melalui kendaraan angkutan kota. Gambar Wahidin Halim yang mengenakan peci dan baju koko putih. Gambar itu ditempatkan di bagian belakang dengan model transparan, yaitu penumpang tetap bisa melihat dari dalam keluar, meskipun kaca belakang ditempel gambar Wahidin Halim.
Reaksi terhadap gambar ini adalah Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya memerintahkan penghapusan gambar Wahidin Halim yang terpampang di angkutan kota di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan alasan mengganggu ketertiban dan menggangu kenyamanan penumpang. Namun Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya tidak bereaksi terhadap maraknya gambar-gambar Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dengan alasan bahwa yang disosialisasikan adalah program pemerintah. (dika)
Jelang Pemilukada Banten 2011, Gambar Atut Chosiyah dan Wahidin Halim Marak
Diposting oleh : Iman Nur Rosyadi
Kategori: Politik - Dibaca: 280 kali
Serang - Meski Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Banten yang memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur Banten baru akan dimulai tahun 2011, gambar dan foto yang diperkirakan akan muncul sebagai calon sudah mulai bertebaran di sejumlah daerah, termasuk di Kota Serang. Gambar itu terpampang di jalan-jalan utama dan angkutan umum seperti Angkota Kota (Angkot) maupun angkutan antara daerah.
Gambar yang mulai menarik perhatian publik antara lain Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dan Wahidin Halim sebagai tokoh di bidang tertentu. Hingga Rabu siang (22/12/2010), gambar yang paling mencolok dari kedua tokoh itu adalah gambar Atut Chosiyah. Belum ada tokoh lain yang sengaja menaruh gambar-gambar sebagai sebuah proses sosialisasi.
Gambar Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang memastikan diri akan muncul sebagai salah satu calon dalam Pemilukada Banten tahun 2011 benar-benar tersebar d sepanjang jalan. Gambar itu tertuang dalam program sosialisasi yang digagas sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.
Misalnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten terpampang di perempatan Kebon Jahe, perempatan Warung Pojok, perempatan Ciceri, jalan menuju Kepandeang, jalan raya menuju ke arah Pandeglang dan sejumlah ruas jalan lainnya. Gambar serupa dengan pose layaknya bintang film juga ditemukan di sejumlah ruas jalan di Pandeglang, Rangkasbitung dan Cilegon.
Gambar-gambar Atut Chosiyah juga sangat mewarnai iklan-iklan dan advetorial di hampir di semua media cetak lokal yang terbit di Serang, Cilegon maupun di Tangerang. Bahkan sejumlah media cetak, gambar Atut Chosiyah itu memenuhi hampir sebagian besar halaman medianya. Sedankan sebuah di sejumlah radio, suara Atut Chosiyah berkumandang setiap menjelang adzan solat, terutama di Polaris FM yang disinyalir radio tersbut milik keluarga Atut Chosiyah.
Sedangkan Wahidin Halim hingga saat ini masih sebatas perkenalan melalui kendaraan angkutan kota. Gambar Wahidin Halim yang mengenakan peci dan baju koko putih. Gambar itu ditempatkan di bagian belakang dengan model transparan, yaitu penumpang tetap bisa melihat dari dalam keluar, meskipun kaca belakang ditempel gambar Wahidin Halim.
Reaksi terhadap gambar ini adalah Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya memerintahkan penghapusan gambar Wahidin Halim yang terpampang di angkutan kota di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan alasan mengganggu ketertiban dan menggangu kenyamanan penumpang. Namun Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya tidak bereaksi terhadap maraknya gambar-gambar Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dengan alasan bahwa yang disosialisasikan adalah program pemerintah. (dika)
Pemilukada Banten 2011 , Akan Terjadi Aksi Borong Partai
Pemilukada Banten 2011,Akan Terjadi Aksi Borong Partai
by FESBUK BANTEN News on Sunday, 07 November 2010 at 07:30
Serang,FESBUK BANTEN News (7/11) – Gandung Ismanto,pengamat politik di Banten mengatakan, Pemilukada 2011 nanti cenderung menyerupai Pemilukada 2006 lalu,yang terjadi antara lain adanya aksi borong partai,yang menimbulkan situasi konflik.
Hal tersebut dikatakan Gandung dalam acara diskusi Konstelasi Pemilukada Banten 2011, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banten, Kepandean, Kota Serang, Minggu (7/11),yang diadakan oleh Poros Perubahan Banten (PPB),dengan Gandung Ismanto sebagai pembicara dipandu Manar Mas,selaku juru bicara PPB.
Alasan Gandung,karena melihat kontelasi partai politik di DPRD,gambaranya kurang lebih sama,seperti 2006 lalu.Kecuali,lanjut Gandung,jika ada semangat baru di DPP Partai Demokrat termasuk di Partai Golkar dan PKS yang pencalonannya sangat mempertimbangkan hasil surv
Dia juga menggarisbawahi keberpihakan lembaga hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilukada, serta netralitas birokrasi.
“Saya juga melihat kecenderungan menyimpang di level PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan jajaran ke bawahnya. Karena itu saya mendukung diperbesarnya anggaran, karena bahaya jika anggaran untuk jajaran PPK ini kecil. Minimal sama dengan pemilu legislatif,” terangnya.
Sementara itu,salah seorang peserta diskusi, Laode Asrarudin menganggap wajar adanya aksi borong partai. “Karena semua calon ingin melakukan aksi yang sama. Persoalannya ada capital (modal) kecil ada capital besar,” ungkapnya.
Laode juga mengungkap bahwa parpol tidak bisa memfungsikan dirinya secara baik tanpa ada capital, dan capital didapat melalui moment-moment seperti pilkada.
“Jadi keuntungannya ada pada parpol, bukan di rakyat,” ujarnya. Sejauh ini, imbuh dia, parpol hanya berfungsi adminitratif, bukan fungsi agreasi dan pendidikan politik.
Terkait netralitas birokrasi, Laode mengatakan, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sedang kencang-kencang melakukan reformasi birokrasi.
“Kalau TNI sudah melakukan redefinisi, reaktualisasi, dan reposisi, nah birokrasi kita ini tidak netral-netral dan selalu dikangkangi kekuasaan. PPB harus mengambil peran melakukan reformasi birokrasi. Setiap langkah dari upaya-upaya mengkoptasi dan mengintervensi netralitas birokrasi harus dikawal,” tegasnya.
Dia berharap wacana demokrasi tidak diperkecil menjadi hanya tentang demokrasi kekeluargaan dan kekuasaan. “Ketika demokrasi sudah menjadi sesuatu yang ideal maka dengan sendirinya demokrasi kekeluargaan akan tereliminasi,” ujar Laode.
Pada sesi dialog, sempat mencuat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Pandeglang. Putusan itu harus menjadi momentum bagi elemen masyarakat untuk melakukan perubahan dalam eksistensi politik Banten.
“Putusan MK itu juga menjadi peringatan bahwa incumbent tidak bisa semena-mena dan seenaknya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya dalam pemilihan kepala daerah,” ungkap Gandung.
Gandung menekankan perlunya sosialisasi secara masif terhadap putusan MK tersebut untuk terus mengingatkan para incumbent maupun aparat birokrasi. “Dengan demikian masyarakat akan mendapat pencerdasan. Kasus Pemilukada Pandeglang ini bisa jadi memberikan dampak sistemik bagi incumbent maupun birokrasi,” tandasnya.(gies/LLJ)
by FESBUK BANTEN News on Sunday, 07 November 2010 at 07:30
Serang,FESBUK BANTEN News (7/11) – Gandung Ismanto,pengamat politik di Banten mengatakan, Pemilukada 2011 nanti cenderung menyerupai Pemilukada 2006 lalu,yang terjadi antara lain adanya aksi borong partai,yang menimbulkan situasi konflik.
Hal tersebut dikatakan Gandung dalam acara diskusi Konstelasi Pemilukada Banten 2011, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banten, Kepandean, Kota Serang, Minggu (7/11),yang diadakan oleh Poros Perubahan Banten (PPB),dengan Gandung Ismanto sebagai pembicara dipandu Manar Mas,selaku juru bicara PPB.
Alasan Gandung,karena melihat kontelasi partai politik di DPRD,gambaranya kurang lebih sama,seperti 2006 lalu.Kecuali,lanjut Gandung,jika ada semangat baru di DPP Partai Demokrat termasuk di Partai Golkar dan PKS yang pencalonannya sangat mempertimbangkan hasil surv
Dia juga menggarisbawahi keberpihakan lembaga hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilukada, serta netralitas birokrasi.
“Saya juga melihat kecenderungan menyimpang di level PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan jajaran ke bawahnya. Karena itu saya mendukung diperbesarnya anggaran, karena bahaya jika anggaran untuk jajaran PPK ini kecil. Minimal sama dengan pemilu legislatif,” terangnya.
Sementara itu,salah seorang peserta diskusi, Laode Asrarudin menganggap wajar adanya aksi borong partai. “Karena semua calon ingin melakukan aksi yang sama. Persoalannya ada capital (modal) kecil ada capital besar,” ungkapnya.
Laode juga mengungkap bahwa parpol tidak bisa memfungsikan dirinya secara baik tanpa ada capital, dan capital didapat melalui moment-moment seperti pilkada.
“Jadi keuntungannya ada pada parpol, bukan di rakyat,” ujarnya. Sejauh ini, imbuh dia, parpol hanya berfungsi adminitratif, bukan fungsi agreasi dan pendidikan politik.
Terkait netralitas birokrasi, Laode mengatakan, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sedang kencang-kencang melakukan reformasi birokrasi.
“Kalau TNI sudah melakukan redefinisi, reaktualisasi, dan reposisi, nah birokrasi kita ini tidak netral-netral dan selalu dikangkangi kekuasaan. PPB harus mengambil peran melakukan reformasi birokrasi. Setiap langkah dari upaya-upaya mengkoptasi dan mengintervensi netralitas birokrasi harus dikawal,” tegasnya.
Dia berharap wacana demokrasi tidak diperkecil menjadi hanya tentang demokrasi kekeluargaan dan kekuasaan. “Ketika demokrasi sudah menjadi sesuatu yang ideal maka dengan sendirinya demokrasi kekeluargaan akan tereliminasi,” ujar Laode.
Pada sesi dialog, sempat mencuat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Pandeglang. Putusan itu harus menjadi momentum bagi elemen masyarakat untuk melakukan perubahan dalam eksistensi politik Banten.
“Putusan MK itu juga menjadi peringatan bahwa incumbent tidak bisa semena-mena dan seenaknya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya dalam pemilihan kepala daerah,” ungkap Gandung.
Gandung menekankan perlunya sosialisasi secara masif terhadap putusan MK tersebut untuk terus mengingatkan para incumbent maupun aparat birokrasi. “Dengan demikian masyarakat akan mendapat pencerdasan. Kasus Pemilukada Pandeglang ini bisa jadi memberikan dampak sistemik bagi incumbent maupun birokrasi,” tandasnya.(gies/LLJ)
Hadapi Pemilukad Ulang, Tim Ridham_Eko Bangun Kekuatan
Selasa, 19 April 2011 | 01:28:49 WIB
Hadapi Pilkada Ulang, Tim Ridham-Eko Bangun Kekuatan
UNTUK menghadapi Pilkada ulang seperti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan nomor urut 2 Ridham-Eko Putra mulai menghimpun kekuatan.
Sebagai langkah awal, Senin (18/04) kemarin, Timses Ridham-Eko melakukan rapat bersama seluruh Korcam yang ada di Kabupaten Tebo. Rapat untuk membahas persiapan menghadapi memungutan suara ulang. Hal ini dikatakan Ketua media centre Ridham-Eko, M Toha, kepada harian ini.
Dikatakannya, rapat yang dilakukan bersama tim sukses dan seluruh Korcam tersebut bertujuan untuk membangun kembali kekuatan masa pendukung pasangan Ridham-Eko selama ini.
“Kita akan lakukan yang terbaik pada pemilihan ulang ini, dan itu tentunya harus dengan persiapan yang matang,” katanya.
Menurutnya, pada pemilihan ulang ini semua kandidat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak nantinya. “Semuanya memiliki peluang yang sama, karena ini tidak hanya Pilkada ulang. Kalau menurut saya ini Pilkada baru dan pemungutan suara baru,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, langkah-langkah kedepan juga dibahas untuk kegiatan politik Ridham-Eko kedepan. Sehingga kegiatan politik pasangan Ridham-eko dalam pemilihan ulang ini dapat berjalan lancar.
“Untuk Pilkada ulang ini kita akan berjuang bersama demi pembangunan Kabupaten Tebo kedepan. Jadi strategi harus dilakukan sejak awal,” pungkasnya.
Hadapi Pilkada Ulang, Tim Ridham-Eko Bangun Kekuatan
UNTUK menghadapi Pilkada ulang seperti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan nomor urut 2 Ridham-Eko Putra mulai menghimpun kekuatan.
Sebagai langkah awal, Senin (18/04) kemarin, Timses Ridham-Eko melakukan rapat bersama seluruh Korcam yang ada di Kabupaten Tebo. Rapat untuk membahas persiapan menghadapi memungutan suara ulang. Hal ini dikatakan Ketua media centre Ridham-Eko, M Toha, kepada harian ini.
Dikatakannya, rapat yang dilakukan bersama tim sukses dan seluruh Korcam tersebut bertujuan untuk membangun kembali kekuatan masa pendukung pasangan Ridham-Eko selama ini.
“Kita akan lakukan yang terbaik pada pemilihan ulang ini, dan itu tentunya harus dengan persiapan yang matang,” katanya.
Menurutnya, pada pemilihan ulang ini semua kandidat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak nantinya. “Semuanya memiliki peluang yang sama, karena ini tidak hanya Pilkada ulang. Kalau menurut saya ini Pilkada baru dan pemungutan suara baru,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, langkah-langkah kedepan juga dibahas untuk kegiatan politik Ridham-Eko kedepan. Sehingga kegiatan politik pasangan Ridham-eko dalam pemilihan ulang ini dapat berjalan lancar.
“Untuk Pilkada ulang ini kita akan berjuang bersama demi pembangunan Kabupaten Tebo kedepan. Jadi strategi harus dilakukan sejak awal,” pungkasnya.
Warga Cuek Hadapi Pemilukada Ulang
Rabu, 20 April 2011 | 02:07:22 WIB
Warga Cuek Hadapai Pemilukada Ulang
DALAM sepekan, pasca keputusan Makamah Konstitusi (MK) Rabu (13/4), tentang akan diulang Pilkada, dengan cepat menyebar ke masyarakat KabupatenTebo.
Tentunya, bagi masyarakat yang menginginkan hal itu sangat gembira. Sedangkan bagi mereka yang tidak menginginkannya merasa kecewa. Namun, ada beberapa masyarakat tidak begitu perduli dengan keputusan tersebut.
Dari investigasi harian ini di beberapa tempat, sebagian warga dari kelas ekonomi ke bawah tidak terlalu perduli tentang keputusan MK tersebut. Bahkan beberapa dari mereka beranggapan siapapun nantinya yang terpilih tidak akan merubah nasib mereka.
Turisni (53) warga Kelurahan Tebing Tinggi sehari-harinya sebagai petani karet. Telah mengetahui keputusan MK beberapa hari yang lalu dari tetangganya mengaku, tidak mengerti dengan dunia politik. Kesibukan dia sebagai kuli penyadap karet, membuat dia merasa tidak dibutuhkan dalam Pemilukada nanti.
“Cari makan saja susah bang, bagaimana mau ngurus politik. Yang berpolitik itu orang yang banyak uangnya,” ujarnya kepada harian ini, beberapa hari lalu.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tarmin (58), pedagang di Pasar Lebak Bungur yang seharusnya sudah bisa menikmati masa tuanya. Sebagai kepala keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, hari-harinya selalu disibukan dengan berdagang sayuran di Pasar Lebak Bungur. Ditambah lagi sehabis berdagang, dia menjadi kuli cuci motor.
“Saya belum pernah nyoblos pak, sehari saja saya libur jualan, sehari juga keluarga saya tidak makan,” pungkasnya.
Warga Cuek Hadapai Pemilukada Ulang
DALAM sepekan, pasca keputusan Makamah Konstitusi (MK) Rabu (13/4), tentang akan diulang Pilkada, dengan cepat menyebar ke masyarakat KabupatenTebo.
Tentunya, bagi masyarakat yang menginginkan hal itu sangat gembira. Sedangkan bagi mereka yang tidak menginginkannya merasa kecewa. Namun, ada beberapa masyarakat tidak begitu perduli dengan keputusan tersebut.
Dari investigasi harian ini di beberapa tempat, sebagian warga dari kelas ekonomi ke bawah tidak terlalu perduli tentang keputusan MK tersebut. Bahkan beberapa dari mereka beranggapan siapapun nantinya yang terpilih tidak akan merubah nasib mereka.
Turisni (53) warga Kelurahan Tebing Tinggi sehari-harinya sebagai petani karet. Telah mengetahui keputusan MK beberapa hari yang lalu dari tetangganya mengaku, tidak mengerti dengan dunia politik. Kesibukan dia sebagai kuli penyadap karet, membuat dia merasa tidak dibutuhkan dalam Pemilukada nanti.
“Cari makan saja susah bang, bagaimana mau ngurus politik. Yang berpolitik itu orang yang banyak uangnya,” ujarnya kepada harian ini, beberapa hari lalu.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tarmin (58), pedagang di Pasar Lebak Bungur yang seharusnya sudah bisa menikmati masa tuanya. Sebagai kepala keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, hari-harinya selalu disibukan dengan berdagang sayuran di Pasar Lebak Bungur. Ditambah lagi sehabis berdagang, dia menjadi kuli cuci motor.
“Saya belum pernah nyoblos pak, sehari saja saya libur jualan, sehari juga keluarga saya tidak makan,” pungkasnya.
KPUD Tebo Tak Mau Dikatakan Gagal Total
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Duan Hargo Sanjoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tebo, Provinsi Jambi menolak dikatakan gagal total dalam pemyelenggaraan Pemilukada Tebo 2011.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPUD Tebo, Syahlan Arpan, Rabu (20/41) usai rapat koordinasi terkait pemungutan suara ulang di Pemilukada Tebo.
Dirinya beralasan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak ada kesalahan yang terbukti dilakukan KPUD Tebo dalam penyelenggaraan Pemilukada Tebo.
"Bukti mereka di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibuktikan. Amar putusan kan jelas, apa aja yang terbukti di persidangan. Tak ada kesalahan KPUD di sana," paparnya, Rabu (20/4/2011).
Ketika ditanyakan tentang demonstrasi masyarakat Tebo belum lama ini, Syahlan mengatakan bahwa masih belum tahu persis demonya seperti apa. "Coba tanyakan kepada pendemolah," ujarnya.
Syahlan menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan amar putusan MK.
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Jambi, terkait tuntutan penggantian seluruh perangkat KPUD Tebo. "Itu kompetensi KPU Provinsi," ucap Syahlan.
Sebelumnya, MK memutuskan Pemilukada Tebo diulang setelah pasangan calon Sukandar-Hamdi melaporkan kecurangan-kecurangan pada pemilihan yang dimenangkan pasangan Yopi-Sapto Eddy
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tebo, Provinsi Jambi menolak dikatakan gagal total dalam pemyelenggaraan Pemilukada Tebo 2011.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPUD Tebo, Syahlan Arpan, Rabu (20/41) usai rapat koordinasi terkait pemungutan suara ulang di Pemilukada Tebo.
Dirinya beralasan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak ada kesalahan yang terbukti dilakukan KPUD Tebo dalam penyelenggaraan Pemilukada Tebo.
"Bukti mereka di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibuktikan. Amar putusan kan jelas, apa aja yang terbukti di persidangan. Tak ada kesalahan KPUD di sana," paparnya, Rabu (20/4/2011).
Ketika ditanyakan tentang demonstrasi masyarakat Tebo belum lama ini, Syahlan mengatakan bahwa masih belum tahu persis demonya seperti apa. "Coba tanyakan kepada pendemolah," ujarnya.
Syahlan menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan amar putusan MK.
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Jambi, terkait tuntutan penggantian seluruh perangkat KPUD Tebo. "Itu kompetensi KPU Provinsi," ucap Syahlan.
Sebelumnya, MK memutuskan Pemilukada Tebo diulang setelah pasangan calon Sukandar-Hamdi melaporkan kecurangan-kecurangan pada pemilihan yang dimenangkan pasangan Yopi-Sapto Eddy
Jumat, 22 April 2011
Putusan MK Jadi Acuan untuk Calon Perseorangan
Putusan MK Jadi Acuan untuk Calon Perseorangan
\KOMPAS, 20 April 2011
Jakarta, kpu.go.id- Aceh harus tetap menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkancalon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Hal ini karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Aceh 2011 yang semestinya digelar Oktober 2011.
Pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut disampaikan menanggapi sikap sejumlah kalangan DPR Aceh yang sampai saat ini belum mengesahkan Rancangan Qanun Pilkada 2011. Sejumlah pihak dalam Panitia Khusus Komisi III DPR Aceh,yang membahas qanun pilkada itu, masih berkeberatan dengan putusan MK yang memperbolehkan calon perseorangan. “Keputusan harus ditegakkan. Jangan karena ada kepentingan elite terus dilanggar. Harus dilihat kepentingan umum,“ kata Irwandi, Selasa 19/4).
Dari hasil rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Senin (18/4), di putuskan bahwa pilkada tak boleh ditunda. Tahapan pilkada sudah harus dimulai Mei 2011.
Terkait calon perseorangan, lanjut Irwandi, keputusan MK tak dapat diganggu gugat karena bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Jika hingga Mei DPR Aceh belum membuat qanun pilkada yang menampung calon perseorangan tanpa mempersulit, Qanun Nomor 7 tentang Pilkada 2006 berlaku kembali. Penolakan ketentuan yang membolehkan partisipasi calon perseorangan menurut Irwandi, lebih mengacu pada kepentingan politik tertentu dan tak berdasarkan kehendak umum rakyat Aceh.
Secara terpisah, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh berharap pada rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2011. “Besok (Rabu ini) kami akan bertemu KPU dan menyampaikan persoalan yang ada. Kami akan meminta pernyataan tertulis rekomendasi KPU tentang pelaksanaan pilkada Aceh.Apa pun putusan KPU akan kami laksanakan,” kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra (HAN)
\KOMPAS, 20 April 2011
Jakarta, kpu.go.id- Aceh harus tetap menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkancalon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Hal ini karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Aceh 2011 yang semestinya digelar Oktober 2011.
Pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut disampaikan menanggapi sikap sejumlah kalangan DPR Aceh yang sampai saat ini belum mengesahkan Rancangan Qanun Pilkada 2011. Sejumlah pihak dalam Panitia Khusus Komisi III DPR Aceh,yang membahas qanun pilkada itu, masih berkeberatan dengan putusan MK yang memperbolehkan calon perseorangan. “Keputusan harus ditegakkan. Jangan karena ada kepentingan elite terus dilanggar. Harus dilihat kepentingan umum,“ kata Irwandi, Selasa 19/4).
Dari hasil rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Senin (18/4), di putuskan bahwa pilkada tak boleh ditunda. Tahapan pilkada sudah harus dimulai Mei 2011.
Terkait calon perseorangan, lanjut Irwandi, keputusan MK tak dapat diganggu gugat karena bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Jika hingga Mei DPR Aceh belum membuat qanun pilkada yang menampung calon perseorangan tanpa mempersulit, Qanun Nomor 7 tentang Pilkada 2006 berlaku kembali. Penolakan ketentuan yang membolehkan partisipasi calon perseorangan menurut Irwandi, lebih mengacu pada kepentingan politik tertentu dan tak berdasarkan kehendak umum rakyat Aceh.
Secara terpisah, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh berharap pada rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2011. “Besok (Rabu ini) kami akan bertemu KPU dan menyampaikan persoalan yang ada. Kami akan meminta pernyataan tertulis rekomendasi KPU tentang pelaksanaan pilkada Aceh.Apa pun putusan KPU akan kami laksanakan,” kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra (HAN)
Kamis, 21 April 2011
Umumkan Hitung Cepat Bisa Dipidana
Umumkan Hitung Cepat Bisa Dipidana
Kompas – Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang menyiarkan hasil penghitungan cepat atau quick count sebelum pemungutan suara dalam pemilihan umum di seluruh Indonesia selesai dilakukan. Sanksi itu diperlukan agar lembaga, baik lembaga independen maupun pendukung partai politik, tidak asal-asalan mengumumkan hasil hitung cepat karena dikhawatirkan dapat memengaruhi masyarakat.
Aturan pengumuman hasil penghitungan cepat itu menjadi salah satu klausul tambahan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang tengah digodok Badan Legislasi DPR.
Dalam Pasal 245 Ayat (3) revisi UU No 10/2008 disebutkan, pengumuman hasil penghitungan cepat setelah pemungutan suara. Dijelaskan pula, yang dimaksud setelah pemungutan suara adalah setelah selesainya pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia barat (WIB).
Kemudian dalam Pasal 307 disebutkan, pelanggaran terhadap aturan itu akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan serta denda minimal Rp 6 juta dan maksimal Rp 18 juta.
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/10), mengatakan, draf revisi UU No 10/2008 belum selesai dibahas. Klausul itu masih berupa usulan danbelum disepakati semua anggota.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat itu sependapat jika pengumuman hasil hitung cepat diatur dalam revisi UU No 10/2008. Tujuannya agar pemilih tidak terpengaruh oleh pengumuman penghitungan cepat. “Kalau, misalnya, di Papua sudah selesai, hasil quick count jangan dulu diumumkan. Pengumuman harus dilakukan setelah pemilu di Indonesia bagian barat selesai. Jadi, kalau di Indonesia bagian barat selesai pukul 13.00, di sana (Indonesia bagian timur) diumumkannya pukul 17.00 sehingga tidak memengaruhi pemilih di Indonesia barat,” ujarnya.
Terpengaruh
Pendapat senada disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko. Menurut dia, pengumuman hasil hitung cepat itu harus diatur dalam undang-undang. Jika hasil hitung cepat dilakukan sebelum pemungutan suara usai, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.
“
Akan ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan karena masyarakat Indonesia masih gampang terpengaruh. Budayanya memang ikut yang menang. Ini yang membuat repot,” kata Budiman. (NTA)
Kompas – Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang menyiarkan hasil penghitungan cepat atau quick count sebelum pemungutan suara dalam pemilihan umum di seluruh Indonesia selesai dilakukan. Sanksi itu diperlukan agar lembaga, baik lembaga independen maupun pendukung partai politik, tidak asal-asalan mengumumkan hasil hitung cepat karena dikhawatirkan dapat memengaruhi masyarakat.
Aturan pengumuman hasil penghitungan cepat itu menjadi salah satu klausul tambahan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang tengah digodok Badan Legislasi DPR.
Dalam Pasal 245 Ayat (3) revisi UU No 10/2008 disebutkan, pengumuman hasil penghitungan cepat setelah pemungutan suara. Dijelaskan pula, yang dimaksud setelah pemungutan suara adalah setelah selesainya pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia barat (WIB).
Kemudian dalam Pasal 307 disebutkan, pelanggaran terhadap aturan itu akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan serta denda minimal Rp 6 juta dan maksimal Rp 18 juta.
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/10), mengatakan, draf revisi UU No 10/2008 belum selesai dibahas. Klausul itu masih berupa usulan danbelum disepakati semua anggota.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat itu sependapat jika pengumuman hasil hitung cepat diatur dalam revisi UU No 10/2008. Tujuannya agar pemilih tidak terpengaruh oleh pengumuman penghitungan cepat. “Kalau, misalnya, di Papua sudah selesai, hasil quick count jangan dulu diumumkan. Pengumuman harus dilakukan setelah pemilu di Indonesia bagian barat selesai. Jadi, kalau di Indonesia bagian barat selesai pukul 13.00, di sana (Indonesia bagian timur) diumumkannya pukul 17.00 sehingga tidak memengaruhi pemilih di Indonesia barat,” ujarnya.
Terpengaruh
Pendapat senada disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko. Menurut dia, pengumuman hasil hitung cepat itu harus diatur dalam undang-undang. Jika hasil hitung cepat dilakukan sebelum pemungutan suara usai, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.
“
Akan ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan karena masyarakat Indonesia masih gampang terpengaruh. Budayanya memang ikut yang menang. Ini yang membuat repot,” kata Budiman. (NTA)
Selasa, 19 April 2011
Konsultan Politik: Bisnis Pemilu Baru
Konsultan Politik: Bisnis Pemilu Baru
KBR68H
29-01-2009
Bisnis pemilu tak melulu soal jualan kaos atau spanduk. Itu kuno dan untungnya cuma recehan. Ada angka lebih fantastis dari kerja kreatif dan jeli yang mengubah orang dari bukan siapa-siapa menjadi kandidat yang diperhitungkan. Untuk satu calon kepala daerah saja biayanya tak kurang dari Rp. 5 milyar. Tugas mereka tak sekadar merumuskan iklan dan strategi kampanye, tapi juga mengurusi tata rambut hingga cara berjalan sang kandidat. Bagaimana bisnis konsultan politik, bisnis yang tak akan pernah berhenti karena selalu ada pemilihan di republik ini? Berikut laporan KBR68H.
Perkenalkan, inilah bisnis pemilu paling gress di Indonesia: konsultan politik. Apa yang dilakukan? Pimpinan eksekutif Lembaga Strategi dan Konsultan Politik FOX Indonesia, Choel Malarangeng.
Choel Malarangeng: Spektrum cukup luas. Tidak semua konsultan politik itu sama. Ada yang hanya menangani isu saja, ada yang menangani style and contain client saja. Ada yang menangani grass root campaign client saja, ada yang memimpin keseluruhan tim pemenangan, ada yang media campaignnya saja. Bahkan bukan membuat eksekusi media, tapi cuma creative brief, ada pelaporan dan adminitrasinya. Tapi kalau tujuannya menang, begitu banyak secara holistik harus dilakukan untuk menang.
Ini adalah bisnis kreativitas, penuh strategi, harus berpijak kuat pada fakta dan data, serta jeli memanfaatkan setiap kesempatan. Choel dari FOX Indonesia menyebut, semua itu harus dipadu demi melahirkan pesan-pesan politik, seperti iklan Partai Demokrat ini.
Lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang massa... hanya memberi tak harap kembali...
Menurut Rudi Setiawan, anggota tim kreatif FOX Indonesia, lembaga konsultan politik harus lebih dulu menguliti klien dan basis massanya supaya bisa menang. Mulai dari bagaimana membangun jaringan hingga mengurusi tata rambut.
Rudi Setiawan: Kita harus tahu local content atau daerah tersebut seperti apa, karakter orangnya ini apa yang mau ditonjolkan dari dia. Terus dia harus seperti apa kita bentuk dulu, kita menguliti. Mereka banyak caleg muda yang belum dikenal masyarakat, siapa ini, pencitraan itu yang mungkin harus kita dalemin lagi. Bagaimana caranya. Bahkan mungkin saya berpikiran gaya rambutnyapun harus kita tata lagi. Gaya mereka berjalan, senyumnya.
Manajer Produksi FOX Indonesia Ria Yusnita mengklaim, iklan dan usaha pencintraan lain membuat hasil survei Partai Demokrat terdongkrak fantastis.
Ria Yusnita: Waktu kontrak dengan FOX Indonesia survey, Partai Demokrat itu popularitasnya sekitar 8 persen sekian ya. Dari hasil survey terakhir oleh LSI melesat jauh sampai 19,8 persen. Bahkan kemarin ada hasil survey terbaru dari Danarekasa sampai 24,12 persen, jauh menggungguli PDI P dan Golkar. Kalau ngga salah bukan cuma dua LSI dan Danareksa. Ada beberapa lembaga survey yang juga menempatkan Partai Demokrat pada posisi pertama saat ini.
Iklan kampanye Alex Noerdin dan Edi Yusuf
Cerita sukses FOX juga mengantar pasangan Alex Noerdin dan Edi Yusuf menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ketika pertama kali ditangani FOX Indonesia, kata Choel, pasangan ini tertinggal 23 persen dari lawan politiknya.
Cerita sukses FOX juga mengantar pasangan Alex Noerdin dan Edi Yusuf menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ketika pertama kali ditangani FOX Indonesia, kata Choel, pasangan ini tertinggal 23 persen dari lawan politiknya.
Choel Malarangeng: Dalam satu bulan setengah tinggal selisih 10 persen, dari ketertinggalan 23 persen antara Alex Noerdin dengan Sohe. Itu kita lakukan media campaign yang cukup masif, di semua radio lokal, 42 radio lokal di seluruh Sumatra Selatan, setiap hari 15 kali durasinya. Kemudian dua tv lokal, kemudian ada koran lokal dua, ada tv nasional, itu kita massif lakukan, termasuk dengan grass root. Dan di kampanye sebenarnya, fase terakhir, yaitu ketika memasuki masa kampanye pemilu resmi kami kuatkan lagi dua kali lipat untuk media campaignnya. Termasuk penggunaan isyu-isyu dan sebagainya. Alhamdullilah, dari ketinggalan 10 persen tadi itu, pada akhirnya kita menang 3 persen.
FOX Indonesia bukan satu-satunya konsultan politik yang bermain di dunia imaji politisi. Ada juga SPIN, Strategic Political Inteligent, yang dikomandani bekas jurnalis Hamid Basyaib. SPIN berhasil mendongkrak Kofifah Indar Parawansa-Mujiono di pilkada Jawa Timur. Selepas deklarasi, pasangan ini baru mengantongi delapan persen. Tapi pertarungan di lapangan membuktikan, mereka maju ke putaran kedua dan kini masih berpeluang menang.
Hamid Basyib: Metode kampanyenya, ini segala macam, semualah, semua yang berhubungan dengan kampanye kita kerjakan. Sebisa-bisanya, termasuk turun ke lapangan dan sebagainya. Di sampaing memang Kofifahnya juga kuat, kami kemas dia sebagai satu-satunya perempuan, paling muda dan satu-satunya wakil NU yang menjadi gubernur nomer satu bukan nomer dua.
Berapa besar biaya yang dikeluarkan Alex Noerdin atau Kofifah? Choel Malarangeng dari FOX merahasiakannya. Kata dia banyak faktor menentukan biaya yang harus dibayar kandidat. Tergantung luas wilayah, kondisi geografis hingga kekuatan calon. Seorang calon gubernur yang sudah punya nama, misalnya, mengeluarkan uang minimal Rp. 5 milyar.
Choel Malarangeng: Nggak ada standarnya, karena itu akan sangat tergantung pada bagaimana posisi anda pada saat itu. Untuk seorang (incumbent misalya) incumbent kuat atau lemah? Kuat Riau misalnya, mengeluarkan 5 milyar pun sudah menang.
Hamid Basyaib dari SPIN berpendapat senada. Bahkan menurut dia Rp. 5 milyar paling murah untuk pilkada kabupaten kota.
Menurut Choel peluang bisnis ini memang besar. Dalam lima tahun digelar 500 lebih pemilihan, pilkada mau pun pemilu nasional. Dengan hitungan minimal tiap pemilihan ada dua calon saja, paling tidak ada 1000 klien yang bisa diperebutkan.
Choel Malarangeng: 471 pilkada kabupaten kota, 33 pilgub, pemilu legilatif setiap lima tahun sekali, di mana partai dengan parpol 38, kalau enggak salah. Kemudian ada pilpres, calonnya lebih daripada satu. Jadi anda lipat dua minmium Nah, ada demand di sana yang tak pernah berhenti, ini perlu suplai baik itu jasa pendampingan dsb, sehingga terbuka peluang bagi Association of Indonesian Political Consulting.
Bisnis konsultan politik pun tak mesti sebesar FOX atau SPIN. Bisa juga perorangan, seperti yang dilakoni Amir Argofur, konsultan politik anggota DPR Yudi Chrisnandi.
Amir Argofur: Dalam konteks anggota DPR kita merekomendasikan misalnya dia dengar pendapat dengan menhan misalnya, itu ada beberapa poin yang menarik yang kemudian saya rekomendasikan untuk diangkat dan saya perkuat datanya. Termasuk juga dalam hal misalnya, isyu-isyu kepresidennan yang soal Dewan Integritas Bangsa. Saya kira sangat potensial untuk menjadi konsultan politik. Karena tokoh-tokoh yang nanti tampil sebagai tokoh publik untuk konteks politik, tidak semuanya paham, bagaimana dia bisa tampil di depan media massa. Juga hal-hal performance lainnya.
Sekarang coba kita hitung, berapa jumlah anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia? Ini jelas bisnis yang menggiurkan.
Adrian Maulana: Informasi-informasi seperti sejarah, kenapa kita melakukan pemilihan umum. Pemilu yang pernah terjadi sejak 1955 hingga 200. Lalu kabinet-kabinet yang ada dalam pemerintahan, tugas dan wewenang anggota dewan, sehingga pada saat misalnya kita mendapatkan kesempatan kita sudah sedikitnya memiliki bekal apa yang seharusnya kita kerjakan di sana, kemudian juga komunikasi politik.
Itu pelajaran pertama yang didapat Adrian Maulana, artis yang menggunakan jasa Konsultan Politik Charta Politika. Adrian kini turut memperebutkan kursi parlemen melalui Partai Amanat Nasional. Kata dia, pelajaran ini penting bagi orang yang akan masuk dunia baru.
Adrian Maulana: Kita tererbantukan oleh konsultan politik. Saya pikir itu sangat baik. Kembali lagi sampai sejauh mana konsultan politik ini bisa memberi manfaat kan bagi para calon anggota legislatif. Ilmu secara cepat dan instan untuk peningakatan kualitas dari si caleg tersebut.
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa punya cerita lain. Konsultan politiknya, Strategic Political Inteligen SPIN mengakui, sejatinya Khofifah punya kekuatan merangkul massa. Tapi dia butuh konsultan politik sebagai mata-mata, selagi sibuk mendatangi konstituen. Menjelang pilkada ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, kata Kofifah, konsultan politik membantunya menyelami karakter unik pemilih Madura.
·
Kofifah Indar Parawansa: Kultur Madura kan sangat spesifik, terus banyak mempelajari, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka yang kira-kira bisa langsung nyambung dan diterima. Jangan sampai kemudian saya masuk peta buta lalu kemudian saya gak punya gambaran apa-apa. Ibaratnya saya harus punya navigator. Itu menjadi bagian penting untuk mengarahkan perjalanan saya supaya lebih maksimal dan lebih efektif.
Kofifah Indar Parawansa: Kultur Madura kan sangat spesifik, terus banyak mempelajari, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka yang kira-kira bisa langsung nyambung dan diterima. Jangan sampai kemudian saya masuk peta buta lalu kemudian saya gak punya gambaran apa-apa. Ibaratnya saya harus punya navigator. Itu menjadi bagian penting untuk mengarahkan perjalanan saya supaya lebih maksimal dan lebih efektif.
Partai Demokrat mengakui peran konsultan politik FOX Indonesia dalam mendongkrak popularitasnya lewat iklan. Tetapi, kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tentu ini juga ditopang oleh kinerja pemerintahan Yudhoyono-Kalla.
Anas Urbaningrum: Yang paling utama menurut saya karena pengaruh kinerja presiden . Yang kedua caleg-caleg sudah mulai kerja, tetapi yang ketiga yang kami anggap penting peran konsultan politik di sini adalah dalam hal kampanye media yang mengangkat isu-isu positif keberhasilan dan capaian pemerintah.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, konsultan politik dirangkul supaya para calon legislatif bisa lebih fokus menyiapkan kampanye langsung. Pencitraan partai oleh FOX Indonesia jadi modal bagi caleg untuk menyapa konstituen.
Anas Urbaningrum: Kami yakin kalau menggunakan konsultan politik itu akan lebih objektif, karena dia tak terlibat langsung di dalam kegitan politik di partai. Di dalam kompetisi politik moderen itu selalu ada profesi, lembaga atau orang yang punya keahlian khusus di bidang itu.
Anas menolak menyebutkan rupiah yang harus dikeluarkan partai untuk membayar FOX Indonesia. Tapi ia mengaku cara ini lebih murah dan efektif katimbang diurusi sendiri oleh parpol atau melalui agen iklan. Melalui serangan udara atau iklan yang dirancang konsultan politik, kata Anas, Partai Demokrat boleh dibilang sudah masuk kamar tidur hingga dapur pemilih.
Anas Urbaningrum: Jadi sebetulnya kalau dihitung sih, lebih efisien. Dalam hal menaikkan tingkat pengenalan partai misalnya, atau tingkat popularitas partai, kampanye media itu lebih efektif ya. Dengan mudah bisa masuk ke rumah-rumah pemilih, kamar tidur pemilih bahkan, tanpa harus mendatangi satu per satu.
Tapi, pencitraan politik, pesan Anas, tak perlu sepenuhnya dipasrahkan pada konsultan politik. Bagaimana pun, partai yang keluar duit, partai juga yang harus terlibat dengan perumusan pesan politik. Karena partailah yang berkepentingan dengan citranya di mata publik.
Tim Liputan KBR68H melaporkan untuk Radio Nederland
Langganan:
Postingan (Atom)