Pemilukada Banten 2011 , Akan Terjadi Aksi Borong Partai

Pemilukada Banten 2011,Akan Terjadi Aksi Borong Partai
by FESBUK BANTEN News on Sunday, 07 November 2010 at 07:30

Serang,FESBUK BANTEN News (7/11) – Gandung Ismanto,pengamat politik di Banten mengatakan, Pemilukada 2011 nanti cenderung menyerupai Pemilukada 2006 lalu,yang terjadi antara lain adanya aksi borong partai,yang menimbulkan situasi konflik.

Hal tersebut dikatakan Gandung dalam acara diskusi Konstelasi Pemilukada Banten 2011, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banten, Kepandean, Kota Serang, Minggu (7/11),yang diadakan oleh Poros Perubahan Banten (PPB),dengan Gandung Ismanto sebagai pembicara dipandu Manar Mas,selaku juru bicara PPB.

Alasan Gandung,karena melihat kontelasi partai politik di DPRD,gambaranya kurang lebih sama,seperti 2006 lalu.Kecuali,lanjut Gandung,jika ada semangat baru di DPP Partai Demokrat termasuk di Partai Golkar dan PKS yang pencalonannya sangat mempertimbangkan hasil surv
Dia juga menggarisbawahi keberpihakan lembaga hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilukada, serta netralitas birokrasi.

“Saya juga melihat kecenderungan menyimpang di level PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan jajaran ke bawahnya. Karena itu saya mendukung diperbesarnya anggaran, karena bahaya jika anggaran untuk jajaran PPK ini kecil. Minimal sama dengan pemilu legislatif,” terangnya.

Sementara itu,salah seorang peserta diskusi, Laode Asrarudin menganggap wajar adanya aksi borong partai. “Karena semua calon ingin melakukan aksi yang sama. Persoalannya ada capital (modal) kecil ada capital besar,” ungkapnya.

Laode juga mengungkap bahwa parpol tidak bisa memfungsikan dirinya secara baik tanpa ada capital, dan capital didapat melalui moment-moment seperti pilkada.

“Jadi keuntungannya ada pada parpol, bukan di rakyat,” ujarnya. Sejauh ini, imbuh dia, parpol hanya berfungsi adminitratif, bukan fungsi agreasi dan pendidikan politik.

Terkait netralitas birokrasi, Laode mengatakan, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sedang kencang-kencang melakukan reformasi birokrasi.

“Kalau TNI sudah melakukan redefinisi, reaktualisasi, dan reposisi, nah birokrasi kita ini tidak netral-netral dan selalu dikangkangi kekuasaan. PPB harus mengambil peran melakukan reformasi birokrasi. Setiap langkah dari upaya-upaya mengkoptasi dan mengintervensi netralitas birokrasi harus dikawal,” tegasnya.

Dia berharap wacana demokrasi tidak diperkecil menjadi hanya tentang demokrasi kekeluargaan dan kekuasaan. “Ketika demokrasi sudah menjadi sesuatu yang ideal maka dengan sendirinya demokrasi kekeluargaan akan tereliminasi,” ujar Laode.

Pada sesi dialog, sempat mencuat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Pandeglang. Putusan itu harus menjadi momentum bagi elemen masyarakat untuk melakukan perubahan dalam eksistensi politik Banten.

“Putusan MK itu juga menjadi peringatan bahwa incumbent tidak bisa semena-mena dan seenaknya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya dalam pemilihan kepala daerah,” ungkap Gandung.

Gandung menekankan perlunya sosialisasi secara masif terhadap putusan MK tersebut untuk terus mengingatkan para incumbent maupun aparat birokrasi. “Dengan demikian masyarakat akan mendapat pencerdasan. Kasus Pemilukada Pandeglang ini bisa jadi memberikan dampak sistemik bagi incumbent maupun birokrasi,” tandasnya.(gies/LLJ)